Menteri Koordinator Hadi Tjahjanto Ungkap Lima Provinsi Terbesar Terpapar Judi Online di Indonesia

BACA JUGA:Pilkada 2024, Pilih Pemimpin Berkualitas untuk Pembangunan Kota Pagaralam Yang Lebih Baik

Ini sejalan dengan upaya Polri dalam mengembangkan konten informatif dan edukatif melalui situs web dan media sosial, termasuk YouTube @siberTV.

Upaya Konkret dan Kerjasama

Polri telah melaksanakan serangkaian program untuk merespons rekomendasi BPK, termasuk pembentukan Direktorat Tipid Siber di delapan Polda di Indonesia, seperti Polda Metro Jaya,

Sumatera Utara, Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Papua. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat penanganan kasus kejahatan siber, termasuk judi online, di tingkat lokal.

BACA JUGA:Warga yang Mempunyai Hak Pilih Harus Terdata dengan Baik, KPU Siapkan 432 Pantarlih Data Pemilih Pemula

Saran Pakar Keamanan Siber

Pakar keamanan siber dan forensik digital, Alfons Tanujaya, menyarankan pendekatan "follow the money" sebagai metode efektif dalam menanggulangi perjudian online.

Menurutnya, kerjasama antara Polri, PPATK, dan OJK sangat penting dalam melacak transaksi keuangan yang terkait dengan aktivitas judi online.

Alfons juga mengapresiasi langkah Kementerian Kominfo dalam memblokir akses dari negara-negara tertentu yang sering digunakan untuk mengakses situs judi online di Indonesia, sebagai langkah tambahan untuk mengurangi prevalensi perjudian online.

BACA JUGA:Timnas Indonesia Gabung Grup Neraka dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026, Tantangan Besar Menanti

Kesimpulan

Dengan permasalahan yang semakin kompleks, penanganan judi online memerlukan upaya lintas sektor dan kolaborasi yang kuat antara lembaga pemerintah, industri, pendidikan, dan masyarakat luas.

Upaya pencegahan dan penegakan hukum yang komprehensif diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari aktivitas ilegal ini dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan siber dalam kehidupan digital saat ini. *

Sumber: