ATR/BPN Perkuat Kemampuan Pimpinan Melalui Pelatihan Manajemen Risiko Tingkat Ahli

PAGARALAMPOS.COM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat kapasitas internal, khususnya para pejabat pimpinan, dalam mengambil keputusan strategis yang terukur dan berbasis risiko. 

Komitmen itu diwujudkan melalui Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat Ahli atau Qualified Chief Risk Officer (QCRO) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP), yang berlangsung pada 25–27 November 2025 di BPSDM ATR/BPN, Cikeas.

Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya kementerian untuk membangun kultur kerja yang lebih modern, akuntabel, dan mampu beradaptasi dengan dinamika pertanahan yang semakin kompleks. 

Penutupan kegiatan yang digelar pada Kamis (27/11/2025) dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan.

BACA JUGA:Percepat Sertifikasi Tanah, Menteri ATR/BPN Ajak Kolaborasi Kepala Daerah Bali

Dalam arahannya, Dalu menegaskan bahwa kemampuan mengelola risiko merupakan elemen penting bagi para pimpinan, terutama dalam menghadapi berbagai situasi kritis di sektor pertanahan. 

Menurutnya, risiko tidak boleh dipandang sebagai hambatan, melainkan instrumen untuk menghasilkan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

''Risiko dalam pekerjaan itu pasti ada, namun risiko harus dijadikan alat bantu dalam mengambil keputusan penting di level pimpinan. 

Manajemen risiko mampu membawa perubahan besar pada peningkatan kualitas layanan pertanahan'', ujar Sekjen Dalu Agung Darmawan.

BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tekankan Keadilan dalam Penetapan Subjek TORA pada Rakor GTRA Bali

Ia menambahkan, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, memberi perhatian serius terhadap penguatan kapasitas manajemen risiko di seluruh jenjang organisasi. 

Dorongan tersebut menjadi landasan utama pelaksanaan pelatihan yang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi bertujuan mengubah pola pikir, perilaku, hingga budaya kerja dalam proses pengambilan keputusan.

''Pak Menteri menilai bahwa seluruh jajaran harus mendapatkan pembelajaran manajemen risiko sesuai kualifikasi masing-masing. 

Sumber: