Transformasi Layanan Pertanahan Harus Sejalan dengan Perubahan Perilaku Masyarakat

PAGARALAMPOS.COM - Transformasi layanan publik di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi keharusan yang tidak dapat lagi ditunda. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pelayanan pertanahan harus bergerak mengikuti perubahan perilaku dan ekspektasi masyarakat masa kini. 

Pesan tersebut disampaikan Menteri Nusron saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bali, Rabu (26/11/2025).

Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron menjelaskan bahwa porsi pelayanan publik di Kementerian ATR/BPN sangat besar, mencapai 75–80 persen dari seluruh pekerjaan. 

Karena itu, peningkatan kualitas layanan tidak hanya menjadi tuntutan organisasi, tetapi juga kebutuhan agar institusi tetap relevan di tengah perubahan. 

BACA JUGA:Percepat Sertifikasi Tanah, Menteri ATR/BPN Ajak Kolaborasi Kepala Daerah Bali

Ia menyoroti dua isu klasik yang masih sering muncul dalam pelayanan pertanahan, yaitu proses yang panjang dan praktik pungutan liar. 

Menurutnya, kedua persoalan ini hanya dapat diatasi apabila dilakukan perubahan pola pikir sekaligus perbaikan sistem secara menyeluruh.

'',Ekspektasi masyarakat sekarang berbeda. Mereka ingin dilayani dengan cepat dan bersih'', ujar Menteri Nusron. 

Ia mengingatkan bahwa mayoritas pemohon layanan pertanahan ke depan berasal dari generasi yang akrab dengan teknologi digital. 

Generasi ini memiliki kecenderungan kritis, tidak mentoleransi percepatan berbayar, dan sangat mudah menyuarakan keluhan melalui media sosial. 

BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tekankan Keadilan dalam Penetapan Subjek TORA pada Rakor GTRA Bali

Perubahan perilaku tersebut harus dibaca sebagai sinyal bagi seluruh jajaran agar segera menyesuaikan diri.

Sumber: