Transformasi Layanan Pertanahan Harus Sejalan dengan Perubahan Perilaku Masyarakat

Menteri Nusron menegaskan bahwa reformasi layanan harus dimulai dari dua aspek utama, yaitu sistem dan sumber daya manusia (SDM). 

Pada aspek sistem, ia menekankan perlunya penyederhanaan proses bisnis, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan infrastruktur digital. 

Digitalisasi menjadi kunci penting untuk mengurangi tatap muka dan menekan peluang terjadinya pungutan liar.

Ia mencontohkan bahwa layanan Hak Tanggungan (HT) dan Roya telah berjalan secara digital, dan ke depan pelayanan peralihan hak juga akan dilakukan secara elektronik.

BACA JUGA:ATR/BPN Raih Apresiasi BeritaSatu 2025 Berkat Inovasi Teknologi Pelayanan Publik

Dari total tujuh juta berkas layanan yang diproses Kementerian ATR/BPN setiap tahun, sekitar empat persen berasal dari Provinsi Bali. 

Angka tersebut menunjukkan bahwa Bali memiliki kontribusi yang signifikan sehingga kualitas SDM menjadi faktor yang sangat menentukan. 

Menteri Nusron mengingatkan agar jajaran di Bali tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga menjunjung tinggi integritas sebagai pondasi utama pelayanan publik.

Dunia pelayanan terus bergerak dengan cepat, dan perubahan itu menuntut setiap pegawai untuk senantiasa meningkatkan kapasitas. 

''Kalau tidak berubah dan tidak meningkatkan kualitas diri, kita akan digulung oleh zaman'', tegasnya. 

BACA JUGA:ATR/BPN Paparkan Transformasi Layanan dalam Uji Publik KIP 2025

Ia mendorong seluruh pegawai untuk mengikuti pelatihan secara berkelanjutan agar mampu memberikan layanan yang cepat, bersih, dan sesuai harapan masyarakat modern.

Dalam kegiatan pembinaan tersebut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, I Made Daging, menyampaikan laporan kinerja sebagai pembuka acara. 

Turut hadir para Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Bali. 

Menteri Nusron juga hadir didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian.

Sumber: