Kementerian ATR/BPN Finalisasi Penjenjangan Kinerja, Perkuat Akuntabilitas Organisasi
Kementerian ATR/BPN Finalisasi Penjenjangan Kinerja, Perkuat Akuntabilitas Organisasi-pagaralampos-kolase
PAGARALAMPOS.COM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat tata kelola organisasi melalui finalisasi penjenjangan kinerja.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan kinerja yang terukur, terarah, dan terintegrasi, mulai dari tingkat kementerian hingga satuan kerja di daerah.
Proses finalisasi tersebut dilaksanakan dalam kegiatan Review dan Finalisasi Hasil Penyusunan Penjenjangan Kinerja Kementerian ATR/BPN di Pendopo Sasana Widya Bhumi, Politeknik Agraria STPN, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 22–23 Oktober 2026.
Kegiatan ini diikuti peserta secara langsung maupun daring dari berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
BACA JUGA:ATR/BPN Percepat Penyelesaian HPL Badan Bank Tanah, Kepastian Hukum Tetap Jadi Prioritas
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, saat membuka kegiatan pada Kamis (22/10/2026), menekankan pentingnya menghasilkan penjenjangan kinerja yang dapat diterapkan secara nyata.
Menurutnya, penyusunan tersebut harus mampu menghubungkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta evaluasi hasil kerja dalam satu kerangka yang saling mendukung.
Ia berharap proses finalisasi tidak berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi menghasilkan kesepakatan yang dapat menjadi pedoman bersama dalam meningkatkan efektivitas manajemen kinerja kementerian.
Penjenjangan kinerja dinilai memiliki peran strategis karena menjadi landasan bagi setiap unit organisasi dalam memahami target, tanggung jawab, dan kontribusinya terhadap pencapaian sasaran kementerian.
BACA JUGA:ATR/BPN Perkuat Manajemen Risiko Berbasis Data melalui Integrasi GRC
Dengan pembagian kinerja yang jelas, pelaksanaan program diharapkan lebih terkoordinasi dan hasilnya dapat diukur secara objektif.
Andi Tenri Abeng juga menegaskan bahwa hasil yang telah disepakati harus digunakan oleh seluruh satuan kerja sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menetapkan Perjanjian Kinerja (PK), mengukur capaian, hingga melaksanakan evaluasi kinerja.
Keseragaman penerapan tersebut diperlukan agar sasaran yang ditetapkan di tingkat pusat dapat diterjemahkan secara tepat oleh kantor wilayah maupun kantor pertanahan di kabupaten dan kota.
Dengan demikian, setiap tingkatan organisasi memiliki arah kerja yang sejalan dan dapat mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
