Rantis Bushmaster Tiba di Republik Afrika Tengah, Hibah Australia Untuk Misi Perdamaian TNI

PAGARALAMPOS.COM - Rencana hibah 15 unit rantis lapis baja MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) Bushmaster 4×4 dari Pemerintah Australia untuk Indonesia telah digulirkan sejak September 2021.

Lewat sejumlah polemik, baru pada 3 April 2023, hibah Bushmaster tanpa syarat tersebut disetujui oleh Komisi I DPR RI. Meski berstatus hibah untuk TNI.

Namun secara khusus Bushmaster digunakan untuk keperluan operasional PMPP (Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian) TNI.

Sebagai rantis untuk misi Pasukan PBB, maka sudah bisa dipastikan Bushmaster akan di cat dengan warna dasar putih polos dengan bertuliskan logo UN berwarna hitam.

BACA JUGA:Indonesia Buka Peluang Unik, Warga Sipil Bergabung dalam Misi Perdamaian ke Gaza, Begini Kata Panglima TNI!

Namun, sejauh ini belum atau jarang terlihat Bushmaster TNI untuk misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.

Lewat postingan di akun X Ikatan Alumni Pertahanan Indonesia-Australia (IKAHAN) @IKAHANid pada 14 Juni 2024, disebutkan bahwa salah satu Bushmaster donasi dari Australia untuk PMPP TNI telah tiba di Republik Afrika Tengah (Central African Republic).

Bantuan rantis tersebut diklaim sebagai bukti nyata eratnya hubungan pertahanan antara Indonesia dan Australia.

Mengutip Australiandefence.com.au, Indonesia dikatakan telah menerima rantis Bushmaster yang telah lama dijanjikan dari Australia pada tanggal 9 Agustus 2023.

BACA JUGA:Kabar Misi Perdamaian di Kongo, Ini Yang Dilakukan Pasukan Garuda Saat Ramadhan

Menteri Pertahanan saat itu, Peter Dutton, mengumumkan donasi tersebut pada September 2021 sebagai bagian dari inisiatif yang lebih luas untuk meningkatkan kemampuan negara-negara Asia Tenggara dalam berkontribusi pada Operasi Penjaga Perdamaian PBB.

Total Australia telah memasok 15 unit Bushmaster yang dikonfigurasi untuk operasi penjaga perdamaian ke Indonesia.

Mereka bergabung dengan sejumlah unit yang telah dioperasikan oleh Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD.

Sumbangan tersebut awalnya tertahan oleh proses birokrasi di Indonesia yang, meskipun telah menerima tawaran resmi pada tahun 2021, namun belum meratifikasi perjanjian tersebut hingga bulan April 2023.

Sumber: