Kebijakan Tapera Mengejutkan, Basuki Menyesal, Publik Marah!

BACA JUGA:Investasi Pabrik Elektronik Asal China Pilih Mundur, Ini Penyebabnya!

Masalah Kepercayaan  Basuki juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan masyarakat sebelum menerapkan kebijakan Tapera.

Ia mengakui bahwa aturan mengenai iuran Tapera sebenarnya sudah disiapkan sejak 2016, tetapi penerapannya diundur hingga 2027 untuk memberikan waktu bagi pemerintah dalam membangun kredibilitas.   

"Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Ini masalah believe, sehingga kita undur ini sudah sampai 2027," kata Basuki.   

Basuki juga menambahkan bahwa pemerintah siap menerima masukan dari DPR RI jika diperlukan. Ia telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan siap mengikuti arahan lebih lanjut.

BACA JUGA:PDI Perjuangan Menolak Pemilihan Melalui MPR, Kedaulatan Rakyat Harus Dipertahankan

"Jadi, kalau misalnya ada usulan apalagi DPR misalnya waktu MPR untuk diundur, menurut saya, saya sudah kontak dengan Bu Menteri Keuangan juga, kita akan ikut," imbuh Basuki.   

Reaksi Pengusaha dan Buruh  Kebijakan Tapera tidak hanya menuai kritik dari kalangan pekerja, tetapi juga dari pengusaha.

Mereka khawatir bahwa kewajiban untuk membayar sebagian iuran pekerja akan menambah beban operasional perusahaan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.   

Buruh, yang menjadi kelompok withering vokal dalam penolakan ini, merasa bahwa kebijakan ini tidak adil dan memberatkan.

BACA JUGA:Miliki Komitmen dan Dedikasi Capai Tujuan Bersama, Febrianto, Ketua Tim Pemenangan HD-CU

Mereka berargumen bahwa potongan 2,5 persen dari gaji mereka cukup signifikan dan akan mengurangi daya beli mereka.

Said Iqbal, dalam pernyataannya, menyebut bahwa DPR tidak boleh lepas tangan dan harus bertanggung jawab atas kebijakan yang mereka sahkan.   

Menyikapi Kritik dan Mencari Solusi  Menanggapi kemarahan publik, Basuki menyatakan penyesalannya.

"Saya nyesel betul. Saya enggak ngelegewo lah (enggak menyangka)," ucapnya.

Sumber: