Kebocoran Informasi Ancam Keefektifan Operasi Tangkap Tangan KPK, Begini Penjelasan Wakil Ketua KPK!

PAGARALAMPOS.COM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, mengungkapkan adanya dugaan kebocoran informasi yang menghambat keberhasilan operasi tangkap tangan (OTT).

Dalam sebuah diskusi yang bertema "Pemberantasan Korupsi: Refleksi dan Harapan" di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Alex menyoroti bahwa meskipun KPK telah berhasil menyadap banyak nomor telepon, kebocoran informasi tetap menjadi persoalan yang belum terselesaikan.

"Saya sampaikan tadi, dari OTT tidak kurang loh nomor HP yang kita sadap itu. Tapi kebocoran (Informasi) ada," kata Alex pada Selasa (2/4/2024).

Menurut Alex, masalah kebocoran informasi ini bukanlah hal baru.

BACA JUGA:Hajar Aswad, Ternyata Berwarna Kemerahan, Diriwayatkan Sunnah Mencium Batu Kuno Ini

Masalah serupa telah muncul sejak periode kepemimpinan 2015-2019. Namun, hingga saat ini, pelaku kebocoran tersebut belum berhasil diungkap.

"Itu pun terjadi di periode pertama saya dan sampai sekarang itu juga belum teratasi dengan baik siapa yang membocorkan kalau kita akan melakukan OTT-OTT dan lain sebagainya," ungkapnya.

Dampak dari kebocoran informasi ini dirasakan dalam berkurangnya jumlah OTT yang dilakukan oleh KPK.

Meskipun demikian, Alex menekankan bahwa penanganan perkara korupsi secara keseluruhan oleh KPK tidak menurun, bahkan mungkin lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya.

BACA JUGA:Atasi Pembiayaan Tanpa Ribet. Pegadaian Beri KUR Solusi Pembiayaan Tanpa Agunan. Begini Caranya

Lebih lanjut, Alex mengungkapkan bahwa masalah kebocoran informasi ini akan menjadi evaluasi penting bagi KPK.

"Untuk memperbaiki dan bagaimana manajemen penanganan perkara karena ini menjadi perhatian masyarakat," kata Alex.

Sebagai catatan, KPK dalam beberapa waktu terakhir dianggap jarang menggelar OTT.

Kasus terbaru yang berhasil diungkap melalui OTT adalah penangkapan Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Ghani Kasuba pada 18 Desember 2023, dan kasus pemotongan insentif PNS di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada 25 Januari 2024.

Sumber: