Skandal Dugaan Suap Bahlil Lahadalia! Ini Potensi dan Dampak Terhadap Pertambangan Nasional!

Ia mengutip kasus korupsi sebelumnya yang menimpa beberapa menteri sebagai contoh.

"Kita harus belajar dari pengalaman yang lalu, jika KPK memiliki bukti yang cukup, tersangka harus dipecat," tegas Fahmy.

BACA JUGA:Wajib Kamu Pahami, Ternyata Wanita Miliki Larangan Daki Gunung Saat Haid, Mitos atau Fakta Sihh?

BACA JUGA: Luar Biasa! Kinerja Produksi Migas KKKS Wilayah Kerja Aceh Melebihi Target Tahun 2023, Ini Capaiannya!

Fahmy juga menyoroti pentingnya penegakan hukum ini, terutama karena masa pemerintahan Presiden Jokowi akan segera berakhir.

"Kita harus menghindari meninggalkan preseden buruk di masa yang akan datang," katanya.

"DPR juga harus memberikan tekanan agar KPK bertindak, tanpa harus menunggu perintah dari Presiden," tambahnya.

Pernyataan Fahmy diikuti oleh dorongan dari anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, yang mendorong KPK untuk memeriksa Bahlil.

BACA JUGA:Kebijakan Baru Impor Berdampak Langsung pada Penumpang, Cek Selengkapnya Disini!

BACA JUGA:Pengusaha Manisan Sumsel Korban Pemerasan Oknum Pegawai Pajak, Dugaan Skandal Pajak Mengguncang Daerah

Menurut Mulyanto, tindakan Bahlil diduga merupakan penyalahgunaan wewenang dalam mengeluarkan izin usaha pertambangan.

"Ini seharusnya menjadi kewenangan Kementerian ESDM, bukan Kementerian Investasi," tegas Mulyanto.

Selain itu, Mulyanto juga mencurigai bahwa satuan tugas yang dibentuk sebelumnya merupakan upaya untuk legalisasi pencarian dana pemilu.

"Keberadaan satuan tugas ini berpotensi merusak ekosistem pertambangan nasional," ungkapnya.

BACA JUGA: Penyegelan Gedung Pasar 16 Ilir Palembang Memicu Krisis bagi Ribuan Pedagang, Ini Penyebabnya!

Sumber: