Dorong Kolaborasi dan Partisipasi Publik, Pengelolaan APBD untuk Mencegah Korupsi

PALEMBANG, PAGARALAMPOS.COM - Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat untuk menciptakan sistem penganggaran yang tidak hanya efisien, tetapi juga mampu memenuhi aspirasi publik dan mendukung kemajuan ekonomi daerah.

Pengelolaan APBD harus betul-betul didasarkan pada kepentingan rakyat. Setiap keputusan anggaran harus berbasis pada data yang akurat dan relevan.

'Dehingga bisa menciptakan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sumsel," kata Elen pada Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Pencegahan Korupsi dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumsel di Ballroom Hotel Beston Palembang, Selasa (12/11/2024).

Foto : Pj Gubernur Sumsel hadiri sosialisasi penxehahan korupsi.--Pagaralampos.com

Pada kesempatan tersebut, Pj Gubernur juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran. Menurutnya, salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah korupsi adalah dengan membuka ruang partisipasi publik.

BACA JUGA:Pj Gubernur Sumsel Sebut Inflasi Sumsel Masih Terkendali, Ini Strateginya!

"Proses perencanaan anggaran harus melibatkan partisipasi masyarakat, karena ini adalah bentuk kontrol sosial yang akan memastikan pengelolaan anggaran lebih transparan dan akuntabel," jelasnya.

Dalam konteks ekonomi, Pj Gubernur menyebutkan bahwa Sumsel saat ini tengah menikmati tren pertumbuhan ekonomi yang positif, dengan angka pertumbuhan ekonomi Triwulan III 2024 mencapai 5,04%.

"Ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan dengan baik. Pengelolaan anggaran yang bersih dan bebas dari korupsi akan memastikan bahwa setiap manfaat dari pertumbuhan ekonomi ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat," tambahnya.

Elen juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang berbasis pada prioritas daerah. Belanja negara, seperti hibah dan bantuan keuangan, harus dialokasikan dengan bijak, mengutamakan kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BACA JUGA:Pj Gubernur Sumsel Dorong Perlindungan Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Siap Perluas Cakupan

Rakor ini tidak hanya dihadiri oleh pejabat Pemprov Sumsel, tetapi juga oleh pimpinan DPRD dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Sumsel.

Kepala BPKAD Sumsel, Yosi Harvandi, menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama dari rakor ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa publik serta memperkuat transparansi dalam penggunaan anggaran daerah.

 

Sumber: