Pemkot PGA

Penguatan Kelembagaan dan Penyelesaian Konflik Jadi Fokus Rakornas Reforma Agraria 2025

Penguatan Kelembagaan dan Penyelesaian Konflik Jadi Fokus Rakornas Reforma Agraria 2025

Penguatan Kelembagaan dan Penyelesaian Konflik Jadi Fokus Rakornas Reforma Agraria 2025-net-

PAGARALAMPOS.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Reforma Agraria Tahun 2025 pada Rabu (10/12/2025). 

Kegiatan yang berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, ini diikuti para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) dari seluruh Indonesia, termasuk dari daerah prioritas pelaksanaan Reforma Agraria.

Dalam sambutannya, Menteri Nusron menekankan pentingnya solidaritas dan kolaborasi antarpelaksana program di lapangan. 

BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Buka Rakernas 2025: Tegaskan Tiga Agenda Utama Transformasi Pelayanan

Reforma Agraria, menurutnya, bukan hanya agenda kementerian, melainkan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

“Semua masalah mohon kita selesaikan dengan baik. Kita lakukan program Reforma Agraria dengan saksama dan koordinasi yang baik. 

Saya yakin Bapak/Ibu sudah sangat memahami dinamika di lapangan,” ujar Menteri Nusron.

Rakornas tahun ini mengusung tema “Penguatan Kelembagaan Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria”, yang sekaligus menjadi arah utama pembahasan. 

BACA JUGA:ATR/BPN Hadir di Tengah Duka: Bantuan untuk Korban Galodo Agam Disalurkan Langsung Menteri Nusron

Menteri Nusron menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan harus berjalan efisien, fokus, dan menghasilkan output yang konkret bagi percepatan Reforma Agraria.

“Ini adalah Rapat Koordinasi Nasional tentang Reforma Agraria. Pelaksanaannya harus cermat, efisien, dan tidak bertele-tele,” tegasnya.

Sejalan dengan arahan tersebut, Direktur Landreform, Rudi Rubijaya, menjelaskan bahwa Rakornas dirancang untuk menyusun strategi komprehensif dalam memperkuat kelembagaan Reforma Agraria. 

Ia menegaskan pentingnya koordinasi efektif lintas kementerian maupun lembaga agar program dapat berjalan optimal di seluruh daerah.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait