Penguatan Kelembagaan dan Penyelesaian Konflik Jadi Fokus Rakornas Reforma Agraria 2025

BACA JUGA:Wamen ATR/Waka BPN Tekankan Empat Langkah Strategis Perkuat Penanganan Tindak Pidana Pertanahan

“Tujuan kegiatan ini adalah menghasilkan kebijakan dan strategi penguatan kelembagaan Reforma Agraria melalui koordinasi lintas kementerian atau lembaga dalam percepatan Reforma Agraria, serta merumuskan skema penyelesaian berbagai persoalan dan konflik Reforma Agraria,” jelasnya.

Usai pembukaan, Rakornas dilanjutkan dengan Diskusi Panel 1 bertema “Sinkronisasi Arah Kebijakan Reforma Agraria”. 

Panel ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai kementerian serta akademisi ahli kebijakan publik. 

BACA JUGA:ATR/BPN Percepat Penyelesaian Layanan Pertanahan, Kantor Buka Akhir Pekan hingga Libur Natal

Mereka antara lain Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Sora Lokita, Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis Kemenko Perekonomian, Suroto, Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Persidangan Kemenko PMK, Niken Ariati, serta akademisi Widya Leksmanawati Habibie. 

Diskusi dipandu Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Freddy A. Kolintama.

Berbagai perspektif yang disampaikan para narasumber menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan, sinkronisasi program, serta pemetaan yang lebih akurat agar penyelesaian konflik agraria dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. 

BACA JUGA:Minimalkan Sengketa, Wamen ATR/Waka BPN Tekankan Urgensi Pengamanan Aset Tanah BUMN

Panel ini juga menyoroti perlunya memperkuat peran kelembagaan di daerah, termasuk dalam hal mediasi, verifikasi data, hingga penataan akses bagi masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN.

Kehadiran berbagai unsur ini diharapkan memastikan koordinasi lintas level berjalan lebih solid untuk mendorong percepatan Reforma Agraria di seluruh Indonesia.

Sumber: