ATR/BPN Tegaskan Penolakan Inpres Penanganan Pulau Enggano dan Normalisasi Pulau Baai

Sementara itu, Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Laut Lepas yang mencakup Enggano dan Baai sedang dalam proses penetapan. 

BACA JUGA:ATR/BPN Fokus Perbaikan Layanan dan SDM dengan Kenaikan Anggaran 2026

Fondasi ini sangat penting untuk melaksanakan Inpres 12/2025 secara tepat sasaran,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wamen ATR/Waka BPN menjelaskan bahwa rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang RTR KPN Laut Lepas telah selesai harmonisasi pada Januari 2025 dan kini menunggu penetapan. 

Dokumen itu menyoroti tiga isu utama yaitu degradasi lingkungan pesisir, kerawanan bencana di pulau kecil, serta keterisolasian wilayah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. 

“Tujuan kita jelas, mewujudkan perbatasan negara yang utuh, berdaulat, dan tertib, sembari meningkatkan daya saing ekonomi dengan tetap menjaga fungsi lindung,” kata Ossy.

BACA JUGA:ATR/BPN Tetapkan Pagu Anggaran 2026 Sebesar Rp9,499 Triliun

Rapat evaluasi ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Ia menegaskan pentingnya dukungan ATR/BPN dalam penyusunan RDTR Pulau Enggano.

“Pulau Enggano masuk dalam afirmasi RPJMN 2025–2029. 

Karenanya, isu tata ruang dan konektivitas, termasuk jalur pelayaran dan penyeberangan dari Pulau Baai ke Enggano, harus menjadi perhatian dalam penyusunan Perpres KPN Laut Lepas,” ujar AHY.

BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Lantik 24 Pejabat Struktural, Ingatkan Dedikasi dan Kesederhanaan

Menko AHY juga menyoroti persoalan sedimentasi di muara sungai yang memengaruhi alur pelayaran. 

Ia menekankan perlunya solusi konkrit yang terintegrasi agar konektivitas maritim di Bengkulu dapat berfungsi optimal.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan; Kepala Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, Indera Imanuddin, serta perwakilan dari PLN, Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri.

Sumber: