Waspadai Tsunami Impor: DPR Mengingatkan Bahaya bagi UMKM dan Potensi PHK yang Meluas!

PAGARALAMPOS.COM - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyatakan keprihatinannya terkait rencana pemerintah untuk menghapus kuota impor.

Menurutnya, kebijakan ini dapat berdampak negatif bagi perekonomian nasional, terutama bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat.

Novita menekankan pentingnya pengaturan dan pengawasan yang ketat sebelum melaksanakan rencana tersebut, karena tanpa langkah-langkah tersebut, ekonomi Indonesia bisa menghadapi kemunduran yang signifikan.

BACA JUGA:Tarif Impor Dagang Tinggi: Inilah Alasan Dibalik Kebijakan Perang Dagang Trump!

Kehadiran produk impor dengan harga yang lebih rendah dapat mengacaukan pasar, menciptakan persaingan yang tidak sehat, bahkan dapat membahayakan industri lokal yang berpotensi memicu PHK secara massal.

"Pasar akan menjadi tidak seimbang, sebab produk-produk luar negeri yang murah dan diproduksi secara efisien bisa dengan mudah menggeser produk dalam negeri," ungkap Novita dalam pernyataan tertulis yang dikutip dari situs dpr. go. id pada Jumat (11/4/2025).

Permintaan Produk Lokal yang Menurun

BACA JUGA:Terbongkar! Modus Barang Impor Murah Bebas Gasak Pasar RI, Ini Desakan APSyFI kepada Pemerintah

Novita menambahkan bahwa kebijakan ini berpotensi menurunkan minat konsumen terhadap produk-produk nasional, terutama jika barang-barang impor lebih terjangkau.

Industri lokal, khususnya yang baru berkembang, akan menghadapi kesulitan untuk bertahan dalam kondisi pasar yang semakin menantang.

"Jika UMKM terpuruk, angka pengangguran akan melonjak drastis, terutama di daerah yang memiliki upah rendah dan keterbatasan sumber daya manusia," katanya.

BACA JUGA:Lonjakan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Setelah Permendag 8/2024 Terbit, Industri Tekstil Lokal Terpukul

Potensi Defisit dan Ketimpangan Perdagangan

Ia juga mengingatkan bahwa tanpa adanya regulasi yang jelas, lonjakan impor dapat menyebabkan neraca perdagangan mengalami defisit. Situasi ini akan semakin parah jika tidak ada kebijakan yang mendukung ekspor atau melindungi produk dalam negeri.

Sumber: