DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp2,4 Triliun untuk BPS Tahun 2025, Ini Alasannya!

PAGARALAMPOS.COM - Pada rapat kerja yang digelar pada Kamis, 13 Juni 2024, Komisi XI DPR RI menyetujui usulan pagu indikatif Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp4,6 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Keputusan ini juga termasuk persetujuan untuk tambahan pagu indikatif sebesar Rp2,24 triliun.

Total anggaran yang diajukan oleh BPS dan disetujui oleh DPR mencapai Rp6,84 triliun, menandai komitmen kuat untuk memperkuat kemampuan statistik nasional dan mempersiapkan berbagai proyek strategis ke depan.

Pagu Indikatif dan Alokasi Anggaran
Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa dari total pagu indikatif Rp4,6 triliun, sekitar 76,51% atau Rp3,52 triliun akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen.

BACA JUGA:Timnas Indonesia Raih Kemenangan Krusial dan Respons Korea Selatan, Usai Drawing Kualifikasi Piala Dunia 2026

Sisanya, sekitar Rp1,08 triliun, akan digunakan untuk pengembangan statistik.

Alokasi untuk program dukungan manajemen mencakup belanja operasional sebesar Rp3,33 triliun, di mana belanja pegawai mendominasi dengan anggaran Rp2,8 triliun.

Adapun belanja non-operasional untuk program ini mencapai Rp190,57 miliar.

Rincian Tambahan Anggaran
Usulan tambahan pagu sebesar Rp2,24 triliun disetujui dengan tujuan yang jelas.

BACA JUGA:Kantor Samsat Tutup pada Libur Panjang 17-18 Juni, Wajib Pajak Tak Kena Denda

Pertama, sebagian anggaran akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan terkait OECD accession Core Principles for Committee on Statistics and Statistical Policy.

Hal ini menegaskan komitmen Indonesia untuk mematuhi standar internasional dalam statistik, memperkuat posisi Indonesia di mata dunia terkait kebijakan statistik.

Kedua, sejumlah dana tambahan akan dialokasikan untuk mendukung persiapan Sensus Ekonomi 2026 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), serta proyek-proyek prioritas yang mendukung pembangunan nasional.

Menurut Amalia, persiapan untuk sensus ekonomi memerlukan anggaran sekitar Rp1 triliun, dengan anggaran total sensus yang diproyeksikan mencapai Rp6 triliun hingga tahun 2028.

BACA JUGA:Pemantauan Kelayakan Hewan Kurban di Sumatera Selatan, DKPP Ingatkan Pedagang Hal Ini!

Ini menunjukkan komitmen BPS untuk memastikan data yang akurat dan mendukung kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Implementasi dan Dampaknya
Dengan penambahan anggaran ini, BPS berharap dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menghasilkan data statistik yang berkualitas dan relevan untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional.

Ketersediaan anggaran tambahan juga diharapkan dapat memastikan keberlanjutan dari 45 indikator pembangunan yang diperlukan untuk mengukur kemajuan pembangunan di berbagai sektor.

Tantangan dan Proyeksi Ke Depan
Meskipun anggaran tambahan telah disetujui, tantangan tetap ada dalam implementasi proyek-proyek besar seperti sensus ekonomi.

Sumber: