Menteri ATR/BPN Beberkan Peran Kementeriannya dalam Mega Proyek IKN, Begini Kata AHY!

PAGARALAMPOS.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), telah mengungkapkan peran kementeriannya dalam mendukung mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebagai respons terhadap keluhan sejumlah investor yang diterima Presiden Joko Widodo mengenai percepatan investasi di sana.

AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN memberikan dukungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Salah satu peran utama kementeriannya adalah dalam tahap awal penyiapan lahan untuk pembangunan IKN.

BACA JUGA:Ramadhan Berkah, Polres Pagar Alam Berbagai Takjil Kepada Pengendara

Namun, ia juga mencatat bahwa masih terdapat sekitar 2.086 hektare lahan IKN yang belum diselesaikan, di antaranya masih ditempati atau dimiliki oleh masyarakat.

"Dari total 36.000 hektare yang telah disiapkan untuk IKN, sekitar 2.086 hektare masih menghadapi beberapa masalah, karena masih ada sebagian lahan yang diduduki atau dimiliki oleh masyarakat. Kami memberikan perhatian khusus terhadap hal ini," ujar AHY di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2024).

Pemerintah, pada tahap awal, berfokus pada pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Namun demikian, proses penyialan lahan untuk kawasan pendukung seperti transportasi dan jalan bebas hambatan juga sedang berlangsung secara paralel.

BACA JUGA:Mengapa Performa Mesin Mobil Bekas Bisa Menurun? Ternyata Ini Penyebabnya yang Harusnya Kalian Tau

Selain itu, AHY menekankan bahwa prinsip utama pembangunan adalah memastikan bahwa pembangunan berjalan lancar tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut.

Masalah sosial dan kompensasi ditangani oleh Kementerian/Lembaga lain, termasuk Otorita IKN sendiri.

"Kami dari ATR/BPN memberikan dukungan penuh agar status lahan harus jelas dan bersih. Kami hanya dapat mengeluarkan sertifikat setelah semua hal tersebut diselesaikan," jelasnya.

Dalam konteks ini, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah menerima keluhan dari para investor mengenai percepatan investasi di IKN.

Sumber: