Ini SE MenPAN-RB Terbaru di Awal 2023, PNS , PPPK & PPNPN Wajib Tahu

JKARTA, PAGARALAMPOS.COM - MenPAN-RB mengeluarkan surat edaran terbaru di 2023 ini. surat edaran ini menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun PPPK.

Lantas apa isi surat edaran MenPAN-RB yang wajib diketahui ASN dan PPK tersebut?.

Surat edaran yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdulah Azwar Anas itu mengatur tentang netralitas dalam kontestasi politik.

Mantan Bupati Banyuwangi ini  menegaskan netralitas tidak hanya berlaku bagi PNS dan PPPK. Seluruh instansi pemerintah diminta untuk membina dan mengawasi netralitas pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPNPN di pusat maupun daerah.

BACA JUGA:Jelang Pemilu 2024, Kemkominfo Bersama Polri Siap Perangi Hoaks

Netralitas ini juga sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama MenPAN-RB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan pada September 2022.

Sebagai bentuk pengaturan lebih lanjut, Azwar Anas meneken Surat Edaran Nomor 01/2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas PPNPN dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan. 

“Setiap PPNPN wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan atau intervensi semua golongan atau partai politik dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan,” terang Menteri Anas dikutip dari jpnn.com, Kamis 5 Januari 2023.

BACA JUGA:Begini Motif Penculikan MA, Bocah 6 Tahun Yang Hilang Hampir Satu Bulan

Untuk mewujudkan netralitas itu, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) wajib melakukan upaya pembinaan dan pengawasan netralitas PPNPN.

Upaya itu adalah, pertama, sosialisasi asas netralitas melalui berbagai kegiatan dan beragam media. Kedua, yakni mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif.

Upaya selanjutnya adalah pengawasan terhadap PPNPN di instansi masing-masing dalam masa pemilihan umum.

Upaya keempat adalah menindaklanjuti dugaan pelanggaran asas netralitas atau mengenakan sanksi hukum terhadap PPNPN yang melanggar asas netralitas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BACA JUGA:Alwi Slamat Pindah Persib?

Sumber: prabumulihpos.co.id