Menteri ATR/BPN Ajak Alumni PMII Manfaatkan Reforma Agraria untuk Keadilan dan Pemberdayaan Ekonomi

Daripada tidak dimanfaatkan, ayo kita manfaatkan,” tegas Nusron.

Menteri Nusron juga menekankan pentingnya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah daerah. 

Pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN menetapkan objek tanah, sementara penentuan subjek penerima manfaat ada di tangan kepala daerah sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat lokal.

“Maka itu penting bersinergi dengan bupati/wali kota. Mereka yang tahu siapa yang layak menerima manfaat tanah reforma ini,” imbuhnya.

BACA JUGA:Menteri ATR/BPN: Kolaborasi dengan Kepala Daerah Kunci Sukses Reforma Agraria dan Tata Ruang

Meski terbuka untuk dimanfaatkan, Menteri Nusron mengingatkan agar pemanfaatan tanah tetap mengacu pada tata ruang yang berlaku. 

Menurutnya, pendirian lembaga pendidikan seperti pesantren tidak bisa dilakukan di lahan yang secara tata ruang ditetapkan sebagai kawasan pertanian atau perkebunan.

“Kalau untuk membangun pesantren, maka yang dicari adalah harus lahan yang tata ruangnya organisasi atau industri. 

Namun, kalau tata ruangnya perkebunan, pertanian, maka tidak boleh dibangun untuk pondok pesantren. Bolehnya koperasi pondok pesantren,” jelasnya.

BACA JUGA:Wamen ATR/BPN Lantik 28 Pejabat, Dorong Adaptasi, Kolaborasi, dan Profesionalisme

Acara ini turut dihadiri tokoh-tokoh nasional, antara lain Mustasyar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj, Ketua Umum PB IKA-PMII Fathan Subchi, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, serta sejumlah tokoh dan alumni PMII dari berbagai wilayah Indonesia.

Kehadiran Menteri ATR/BPN dalam forum ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menggandeng seluruh elemen bangsa, termasuk organisasi kemasyarakatan dan alumni pergerakan mahasiswa, dalam mendorong pemerataan akses tanah demi mendukung kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan.

Sumber: