Menteri ATR/BPN Dorong Percepatan Digitalisasi 300 RDTR Tahun 2026

PAGARALAMPOS.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong percepatan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada tahun 2026 sebanyak 300 RDTR. 

Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat proses perizinan berusaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kalau 300 RDTR ini bisa dipenuhi, Insyaallah persoalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa teratasi. 

BACA JUGA:ATR/BPN Sosialisasikan Pendaftaran Tanah Ulayat di Timor Tengah Selatan

Dengan RDTR yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS), maka Service Level Agreement (SLA)-nya bisa dua sampai tiga hari saja,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/09/2025).

Kementerian ATR/BPN sendiri menargetkan 2.000 RDTR terintegrasi OSS di seluruh Indonesia sebagai bagian dari percepatan urusan KKPR. 

BACA JUGA:ATR/BPN Tegaskan Komitmen Presiden Prabowo, Daftarkan Tanah Ulayat di Manggarai

Saat ini, sudah tersedia 646 RDTR, dengan 428 di antaranya telah terhubung dengan OSS. 

“Sisanya yang belum terintegrasi, bulan ini ditargetkan semua sudah selesai,” tegasnya.

Menteri Nusron juga memaparkan progres lintas sektor terkait RDTR. 

Hingga kini terdapat tambahan 83 RDTR yang masih dalam proses, terdiri dari 47 RDTR tahap pencapaian, 34 RDTR tahap persetujuan substansi, dan 2 RDTR tahap penetapan daerah. 

BACA JUGA:ATR/BPN Dorong Percepatan Pendaftaran Tanah Ulayat di Sumba Timur

Selain itu, Kementerian ATR/BPN memperoleh dukungan pendanaan dari Bank Dunia melalui Proyek Administrasi Pertanahan dan Tata Ruang Terpadu (ILASPP) untuk menyelesaikan 500 RDTR hingga 2029.

Sumber: