Nusron Wahid: Lahan Sawah LP2B Harus Dilindungi, Kepala Daerah Diminta Tak Sembarangan Terbitkan Izin

Kalau sawah terus dikonversi jadi perumahan, kita akan kehilangan lahan pangan dan gagal mencapai swasembada. Maka, regulasinya harus ketat,” jelasnya.

Dalam upaya perlindungan, pemerintah telah menerapkan kebijakan LP2B yang menegaskan bahwa lahan sawah yang telah masuk dalam kategori ini harus dipertahankan untuk pertanian. 

Jika terpaksa dialihfungsikan, maka harus ada pengganti berupa lahan baru yang memiliki kualitas dan produktivitas setara, sesuai ketentuan.

BACA JUGA:Pastikan Legalitasnya, Ini Langkah Mudah Daftarkan Tanah Wakaf di ATR/BPN

Penetapan LP2B sendiri merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, yang menjadi bagian penting dalam penyusunan rencana tata ruang wilayahnya. 

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah pusat menargetkan minimal 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) harus masuk dalam kategori LP2B.

Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan ini, hadir Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar. 

BACA JUGA:Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan: ICI 2025 Hadir di Waktu yang Tepat, Jawab Tantangan Infrastruktur Terkini

Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, juga hadir sebagai narasumber dan memberikan materi mengenai pengembangan infrastruktur daerah yang berkelanjutan.

Peringatan ini sekaligus menjadi pesan kuat bahwa perlindungan lahan pertanian merupakan isu lintas sektor yang memerlukan koordinasi erat antara pemerintah pusat dan daerah. 

Keseimbangan antara pembangunan dan ketahanan pangan harus dijaga melalui kebijakan tata ruang yang bijaksana.

Sumber: