PNBP ATR/BPN Selalu Lampaui Target, DPR RI Apresiasi Tren Positif

Menurut Pudji, capaian ini cukup positif, meskipun tetap diperlukan upaya percepatan agar target akhir tahun dapat tercapai.

Lebih jauh, ia mengungkapkan proyeksi PNBP periode 2026–2029 akan terus meningkat dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kementerian ATR/BPN. 

Penyesuaian tarif dan jenis layanan PNBP bukan hanya mendongkrak penerimaan negara, tetapi juga memberi manfaat ganda bagi pemerintah dan masyarakat.

“Dari sisi negara, peningkatan PNBP memberi kontribusi signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus menciptakan ruang fiskal tambahan untuk mendukung program-program pembangunan nasional seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” kata Pudji.

BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Lantik 24 Pejabat Struktural, Ingatkan Dedikasi dan Kesederhanaan

Ia menambahkan, peningkatan PNBP juga memperkuat sistem pelayanan, baik melalui pembangunan infrastruktur pendukung, pengembangan digitalisasi layanan pertanahan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). 

Namun demikian, ia menegaskan kebijakan tetap berpihak kepada masyarakat tidak mampu. 

“Mereka tetap bisa mengakses layanan pertanahan secara optimal dengan beban biaya seminimal mungkin, sesuai semangat inklusi pelayanan publik yang adil dan merata,” ujarnya.

RDP Panja PNBP ini dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra. 

BACA JUGA:ATR/BPN Tegaskan Komitmen Lindungi Hak Adat Lewat Pendaftaran Tanah Ulayat

Hadir pula jajaran pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, di antaranya Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar, serta Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono. 

Beberapa pejabat daerah ATR/BPN juga mengikuti rapat secara daring.

Dengan capaian positif ini, Komisi II DPR RI mengapresiasi kinerja ATR/BPN dan mendorong agar tren positif dapat berlanjut. 

Harapannya, PNBP sektor pertanahan tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin baik.

Sumber: