Presiden Dipilih MPR Lagi, Pertimbangan Politik dan Implikasinya bagi Demokrasi Indonesia

BACA JUGA:Pagaralam Meraih Prestasi Gemilang, Kota Terhormat dengan Penghargaan WTP

Dalam sistem pemilihan langsung, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga memiliki legitimasi yang kuat.

Namun, dengan kembalinya sistem pemilihan melalui MPR, terdapat kekhawatiran bahwa proses pemilihan akan lebih rentan terhadap intervensi politik dari tip top politik yang berkuasa di MPR.   

Sementara itu, ada juga yang mendukung ide kembalinya pemilihan presiden melalui MPR, dengan alasan bahwa hal ini dapat mengurangi praktik politik uang dan menjamin kestabilan politik di masa mendatang.

Mereka berpendapat bahwa sistem pemilihan langsung telah gagal dalam mencegah praktik korupsi dan politik uang dalam pemilihan presiden.   

BACA JUGA:Generasi Muda Pagaralam Bersuara, Aksi Anak Padi di Depan PLTU untuk Menyelamatkan Lingkungan

Namun, sebelum langkah ini diambil, perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang dampak dan implikasi dari perubahan ini terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia.

Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa setiap perubahan konstitusional dilakukan dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi rakyat, serta tidak mengorbankan prinsip-prinsip dasar demokrasi.   

Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perubahan konstitusi menjadi sangat penting.

Mereka perlu dilibatkan secara aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa perubahan yang dihasilkan akan mencerminkan keinginan dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.   

BACA JUGA:Edukasi Siswa di SMAN 5 Dukung Ketahanan Pangan di Sumatera Selatan

Kesimpulannya, wacana tentang kembalinya pemilihan presiden melalui MPR memunculkan berbagai pandangan dan perdebatan di kalangan masyarakat.

Meskipun terdapat argumen yang mendukung dan menentang, yang pasti adalah bahwa setiap langkah yang diambil dalam mengubah sistem politik dan konstitusi harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi serta kepentingan rakyat secara menyeluruh. *

Sumber: