Bangka Belitung Berontak, Masyarakat dan Walhi Tuntut Perlindungan dari Dampak Buruk Tambang Timah

BACA JUGA:Menelusuri Jejak Sejarah Kerajaan Dolok Silau yang Mengagumkan dan Penuh Misteri

"Untuk IUP, saya tidak bisa mencabutnya karena bukan saya yang keluarkan. Tapi saya bisa bersurat kepada kementerian yang mengeluarkan IUP supaya ditinjau kembali," ujarnya.

Safrizal juga menambahkan bahwa pemerintah daerah setuju untuk menyetop sementara penerbitan IUP timah yang baru dan melakukan evaluasi terhadap izin yang telah terbit.

Dukungan ini akan ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat rekomendasi kepada kementerian terkait.

Namun, Safrizal juga menekankan bahwa tidak semua tambang dapat dihentikan karena sekitar 40% penduduk Bangka Belitung, atau sekitar 500 ribu hingga 600 ribu orang dari total 1,4 juta penduduk, bekerja di sektor tambang.

BACA JUGA:Menelusuri Jejak Sejarah Gunung Prau dan 6 Fkata Menarik yang Harus Kamu Tau!

"Tolong bijak. Mana daerah yang boleh ditambang dan mana yang tidak nanti kita atur secara benar," ungkapnya.

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat pecinta lingkungan dan penolak tambang timah ini menunjukkan kepedulian mereka terhadap lingkungan dan masyarakat adat di Bangka Belitung.

Mereka menuntut transparansi dan keadilan dalam tata kelola tambang timah serta perlindungan terhadap ekosistem dan masyarakat adat yang terdampak.

Pemerintah daerah, dalam hal ini Penjabat Gubernur Bangka Belitung, telah memberikan respons yang positif dengan menyetujui untuk menyetop sementara penerbitan IUP timah yang baru dan melakukan evaluasi terhadap izin yang telah terbit. Namun, masih diperlukan langkah konkret untuk memastikan perlindungan lingkungan dan masyarakat adat di Bangka Belitung. *

 

 

 

 

 

Sumber: