Ngeri! BMKG Ungkap Dampak Gempa Megathrust, Jakarta Lumpuh dan Gedung-Gedung Tersedot ke Dalam Tanah

PAGARALAMPOS.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengungkap potensi ancaman serius yang dihadapi oleh gedung pusat komando peringatan dini tsunami di Jakarta.

Dalam sebuah rapat dengan Komisi V DPR, BMKG memaparkan bahwa gedung tersebut, yang dulunya adalah Bandara Kemayoran, berdiri di atas tanah lunak dan rawa, menghadapi risiko besar akan terseret ke dalam tanah akibat guncangan gempa megathrust.

Direktur BMKG, Dwikorita, menjelaskan bahwa gedung tersebut tidak dirancang untuk peringatan dini, dan tanah di bawahnya dipastikan sebagai area rawa.

Potensi guncangan gempa yang besar, seperti yang terjadi di Palu, dapat menyebabkan gedung tersebut "tersedot" ke dalam tanah, yang pada gilirannya akan membuat peralatan peringatan dini di dalamnya tidak berfungsi.

BACA JUGA:Unilever Bakal Pangkas 7.500 Karyawan dan Pemisahan Bisnis Es Krim, Ada Apa?

Untuk mengatasi ancaman ini, BMKG telah merencanakan pembangunan dua gedung baru, satu di Jakarta dan satu lagi di Denpasar, dengan total anggaran sekitar Rp235 miliar yang diperoleh dari dana sebesar US$85 juta dari World Bank.

Gedung baru di Jakarta akan diterapkan teknologi pencegahan gedung amblas, seperti penggunaan base isolator.

Dwikorita juga menyoroti kebutuhan akan sistem cadangan atau backup untuk sistem peringatan dini.

Dalam skenario terburuk di mana Jakarta lumpuh dan sistem komunikasi terputus, BMKG memprediksi bahwa kota Jakarta akan menjadi tidak berdaya.

BACA JUGA:Pelayanan Publik Berbasis HAM Diluncurkan di Lapas Pagar Alam, Meningkatkan Kualitas dan Kepuasan Layanan

Bahkan jika gedungnya masih berdiri, jika sistem komunikasi roboh, BMKG tidak dapat memberikan peringatan dini yang diperlukan.

Ia menekankan pentingnya adanya sistem kontinuitas di mana pusat komando yang lumpuh dapat digantikan oleh pusat cadangan di Denpasar.

Hal ini dianggap krusial mengingat Jakarta berpotensi terkena megathrust dengan gempa hingga Magnitudo 8,7.

Meskipun ada opsi untuk memindahkan kantor pusat BMKG ke lokasi yang lebih stabil, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), BMKG menyatakan bahwa biaya untuk melakukan hal tersebut akan jauh lebih mahal.

Sumber: