Penguatan SDM Jadi Kunci Transformasi Layanan Pertanahan

Ketimpangan tersebut, menurutnya, menjadi indikator adanya masalah yang harus segera diperbaiki demi menjaga kredibilitas sistem pengembangan SDM.

BACA JUGA:Wamen ATR/BPN Dorong Peningkatan Kualitas Layanan Pertanahan di Mempawah

Dalam arahannya, Menteri Nusron juga meminta agar sejumlah pelatihan strategis yang sebelumnya dinilai efektif dapat kembali diaktifkan pada tahun 2026. 

Pelatihan tersebut diharapkan tidak hanya menyasar aparatur teknis, tetapi juga petugas di bidang hukum pertanahan agar memiliki kompetensi yang memadai serta sertifikasi yang relevan dengan tugasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Agustyarsyah, menyampaikan bahwa berbagai program pelatihan telah dijadwalkan untuk tahun 2026. 

Namun, ia menekankan pentingnya umpan balik dari kantor wilayah sebagai dasar evaluasi efektivitas pelatihan yang telah dilaksanakan.

BACA JUGA:ATR/BPN Mulai Susun Rencana Aksi RUU Administrasi Pertanahan

Menurutnya, laporan berkala dari kantor wilayah baik satu bulan, tiga bulan, hingga enam bulan setelah pelatihan sangat dibutuhkan untuk menilai implementasi hasil pelatihan di lapangan. 

Masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran agar program pelatihan ke depan semakin relevan dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat.

Rapat pimpinan ini diikuti oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang hadir secara luring, serta para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajarannya dari seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring.

Sumber: