Dorong Kolaborasi dan Partisipasi Publik, Pengelolaan APBD untuk Mencegah Korupsi

“Melalui rakor ini, kami berharap semua pihak bisa berkolaborasi lebih erat dalam menciptakan pengelolaan APBD yang tidak hanya efektif dalam alokasi anggaran, tetapi juga bersih dari korupsi,” ujar Yosi.

Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah daerah berharap dapat memperkuat fondasi reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.

Harapannya, langkah-langkah ini akan memaksimalkan potensi APBD Sumsel untuk mendorong kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

BACA JUGA:Pj Gubernur Elen Setiadi Paparkan Program Unggulan di Hadapan Komisi VIII DPR RI Saat Reses di Palembang

Partisipasi masyarakat, pengawasan yang ketat, serta efisiensi dalam perencanaan dan penganggaran menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pj Gubernur Elen Setiadi menegaskan bahwa seluruh lapisan pemerintahan, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga masyarakat, harus bekerja sama.

Upaya ini untuk memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar dapat menggerakkan pembangunan dan menciptakan manfaat yang nyata bagi seluruh warga Sumsel.

Sumber: