Pj Walikota Pagaralam Apresiasi Kerja Keras Komisi-komisi DPRD, dalam Membahas Raperda LPP APBD 2023

BACA JUGA:Pemerintah Bangun Infrastruktur Kerakyatan, Jembatan Gantung di Sumatera Selatan Habiskan Dana Rp9,8 Miliar

Pentingnya Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif

Dalam sambutannya, Hj. Dessy Siska menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan anggaran yang telah disusun dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Pagar Alam.

Ia menyatakan bahwa dengan terbentuknya Pansus, diharapkan pembahasan dapat berjalan lebih fokus dan mendetail.

Hal ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depannya.

BACA JUGA:Ribuan Pekerja Industri Tekstil Terkena PHK, Hak Pesangon Belum Terselesaikan

Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif ini sangat krusial dalam konteks pengelolaan anggaran daerah.

Dalam setiap tahap penyusunan dan pelaksanaan anggaran, diperlukan kerja sama yang baik antara kedua pihak agar kebijakan yang dihasilkan dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Hj. Dessy Siska juga mengungkapkan bahwa peran DPRD dalam pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah digunakan secara efektif dan efisien.

Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan APBD

BACA JUGA:Aparat Gabungan Berhasil Duduki Markas KKB di Paniai, Papua, Penegakan Hukum Tegas dan Terukur

Rapat paripurna ini menandai langkah penting dalam proses evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan APBD tahun 2023.

Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di masa mendatang.

Dalam proses ini, berbagai aspek pelaksanaan anggaran akan dikaji secara mendalam, mulai dari pencapaian target program dan kegiatan, penggunaan dana, hingga hambatan dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan.

H. Lusapta Yudha Kurnia juga menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip utama yang harus dipegang dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sumber: