Perluas Range Tanam, Optimalisasi Lahan Tadah Hujan, Pj Wako Pagaralam Ikuti Vidcon Rakor PAT

Perluas Range Tanam, Optimalisasi Lahan Tadah Hujan, Pj Wako Pagaralam Ikuti Vidcon Rakor PAT

Perluas Range Tanam, Optimalisasi Lahan Tadah Hujan, Pj Wako Pagaralam Ikuti Vidcon Rakor PAT--

PAGARALAMPOS.COM - Bertempat di ruang rapat Besemah Tige Setdako Pagar Alam, Penjabat (Pj) Wali Kota H. Lusapta Yudha Kurnia menghadiri Video Conference (Vidcon) Rapat Koordinasi (Rakor) Perluasan Areal Tanam (PAT) dan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

Acara ini menandai langkah penting dalam upaya nasional untuk meningkatkan produktivitas lahan tadah hujan melalui program pompanisasi dan pipanisasi.   

Dalam vidcon tersebut, perwakilan dari Kementan bersama Kemendagri memaparkan rencana optimalisasi lahan tadah hujan yang bertujuan memperluas areal tanam dengan target jutaan hektar lahan di berbagai daerah.

Hal ini dilakukan guna mengantisipasi dampak inflasi yang semakin berat dan menjaga kestabilan harga pangan. 

BACA JUGA:Optimisme Analis Kripto terhadap Dogecoin (DOGE): Potensi Breakout yang Menjanjikan

 Menteri Pertanian menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memastikan ketersediaan pangan dan stabilitas harga. 

Beliau menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai target yang telah ditetapkan.   

Menyambut arahan tersebut, Pj Wali Kota Pagar Alam, H. Lusapta Yudha Kurnia, menyampaikan bahwa kehadiran Kota Pagar Alam dalam rakor ini adalah untuk memaksimalkan program pengendalian inflasi di setiap daerah.

Lusapta menekankan pentingnya program ini dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan produktivitas pertanian daerah.   

BACA JUGA:Rencana Gila Netanyahu, Perintahkan Militer Israel Habisi Hizbullah, Ratakan Lebanon

Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang, tidak hanya bagi petani lokal, tetapi juga bagi ketahanan pangan nasional.   

Nota kesepahaman yang ditandatangani antara Kemendagri dan Kementan menjadi landasan hukum untuk pelaksanaan program ini.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional.   

Dengan adanya langkah-langkah konkret seperti ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bekerja sama lebih efektif dalam mengatasi tantangan inflasi dan meningkatkan ketahanan pangan di seluruh Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: