Mengoptimalkan Kesejahteraan ASN, Ini Strategi Penyusunan Kebijakan TPP Kota Pagar Alam

BACA JUGA:Masyarakat Pagaralam Diminta Waspada, Harga Kopi Tinggi Picu Potensi Kejahatan

Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diambil serta menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan yang terkini.   

Rapat ini juga menjadi force untuk menyamakan persepsi tim pelaksanaan terkait dengan kebijakan TPP ASN.

Dengan adanya kesamaan persepsi ini, diharapkan akan tercipta koordinasi dan sinergi yang lebih baik antar tim pelaksana, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lancar dan efektif.   

Sekda Pagar Alam juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan TPP.

BACA JUGA:Pj Walikota Pagar Alam Dorong Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik, Ini Upayanya!

Transparansi ini tidak hanya melibatkan inside pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diambil.   

Dalam konteks ini, Sari Wijaya menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan masyarakat dalam menginformasikan kebijakan dan melakukan sosialisasi terkait dengan TPP ASN.

Komunikasi yang efektif ini akan membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik dari masyarakat tentang pentingnya kebijakan TPP dalam mendukung kesejahteraan ASN dan pelayanan publik yang lebih baik.   

Dalam rapat tersebut juga dibahas tentang perlunya memperhatikan aspek keadilan dalam penetapan kebijakan TPP.

BACA JUGA:Siswa SMPN 9 Kota Pagaralam, Fadlan Muhammad dan Miti Liani Raih Prestasi Gemilang dalam O2SN Tingkat Kota

Hal ini mencakup aspek-aspek seperti kesetaraan dan non diskriminasi dalam penentuan besaran tambahan penghasilan bagi ASN.   

Sekda Pagar Alam menekankan bahwa kebijakan TPP haruslah adil dan merata, serta memperhatikan kondisi dan kinerja masing-masing ASN.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang adil bagi semua ASN tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.   

Selain itu, dalam rapat ini juga disampaikan tentang perlunya meningkatkan pemahaman dan kesadaran ASN akan pentingnya kebijakan TPP ini.

Sumber: