Menko Luhut Binsar Panjaitan Minta Kementerian Tidak Egois dalam Membuat Kebijakan

BACA JUGA:Ternyata Ini Isi Aturan Mendikbud Nadiem yang Membuat UKT Kian Mahal!

Dia meminta adanya standardisasi pungutan daerah yang tidak memberatkan petambak udang, serta percepatan perizinan dan sertifikasi bagi tambak udang yang belum lengkap.

"Kita perlu membentuk tim pengawasan dan penegakan hukum, serta menyusun master plan lokasi tambak udang nasional yang dapat menjadi pegangan bagi semua pemangku kepentingan," tambahnya.

Luhut menegaskan bahwa kebijakan yang cerdas saja tidak cukup, tetapi harus dapat diimplementasikan dengan baik untuk memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

"Selama niat kita adalah memberikan kesejahteraan untuk masyarakat, kita tidak perlu ragu. Kita harus fokus pada integrasi kebijakan dan penerapan yang efektif demi kemajuan bersama," pungkas Luhut.

BACA JUGA:Prabowo Subianto Merencanakan Program Makan Siang Gratis Berkolaborasi dengan Baznas

Operasi Gabungan Penertiban Penggunaan Ilegal di Taman Nasional Karimunjawa

Pada Oktober-November 2023, telah dilakukan Operasi Gabungan Penertiban Penggunaan Ilegal di Taman Nasional Karimunjawa yang berupa Sarana Tambak Udang.

Operasi tersebut dilakukan atas dukungan berbagai pihak, termasuk Kemenko Marves, Kementerian LHK, Polda Jateng, DLHK Prov. Jateng, Polres Jepara, Kodim Jepara, dan Pemkab Jepara/Dinas LH Jepara.

Operasi ini menindaklanjuti pengaduan pengelola Taman Nasional Karimunjawa mengenai pencemaran di perairan Karimunjawa yang berasal dari limbah tambak udang di sekitarnya, yang mengganggu aktivitas wisata dan terumbu karang.

BACA JUGA:Pj. Walikota Pagar Alam Tekankan Pentingnya Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Publik, Ini Arahannya Untuk OPD!

Sebanyak 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka perusak lingkungan akibat kegiatan tambak budidaya udang di Taman Nasional Karimunjawa.

Pemangku Kepentingan Dorong Kerjasama dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pernyataan dan tindakan Menko Luhut Binsar Panjaitan mencerminkan pentingnya kerjasama lintas sektoral dalam upaya menjaga lingkungan dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui koordinasi yang baik antarinstansi pemerintah dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan lingkungan dan ekonomi dengan lebih efektif. *

Sumber: