Pelaku Usaha Mengeluh, Kementerian Perdagangan Evaluasi Pembatasan Impor atas 3.000 Produk

BACA JUGA:Yuk intip Sinopsis Please Send a Fan Letter, Drakor Romcom untuk Healing

Salah satu kelompok bisnis yang merasakan dampak dari pembatasan ini adalah Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI).

Mereka mengatakan bahwa pembatasan impor bahan pangan, khususnya campuran fortifikasi, telah membuat stok yang ada hanya cukup untuk beberapa bulan ke depan.

Campuran fortifikasi ini diwajibkan oleh standar nasional untuk dicampur ke dalam makanan olahan seperti tepung dan minyak goreng.

Ketua GAPMMI, Adhi S. Lukman, menegaskan bahwa mereka berharap bahan baku seperti campuran fortifikasi tidak dimasukkan dalam daftar pembatasan.

BACA JUGA:Keterlambatan Pembayaran Gaji dan THR di PT Dirgantara Indonesia, Penjelasan dari Wakil Menteri BUMN

"Kami tidak mau bahan bakunya masuk (daftar pembatasan). Kalau mereka membatasi produk jadi tidak apa-apa, tapi kalau bahan bakunya tidak boleh dipersulit," ujar Adhi S. Lukman.

Selain GAPMMI, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap pembatasan impor yang tidak tepat sasaran.

Menurut Kadin, kebijakan ini dapat mengganggu operasional industri berorientasi ekspor, seperti otomotif, peleburan mineral, manufaktur elektronik, serta sektor makanan dan minuman.

Pembatasan impor yang saat ini sedang dievaluasi oleh Kementerian Perdagangan Indonesia menjadi sorotan banyak pihak.

BACA JUGA:Menteri Perhubungan Minta Maaf Atas Kekosongan Tiket Penyeberangan Merak-Bakauheni

Meski bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor, namun perlu adanya keseimbangan agar tidak menghambat akses terhadap bahan mentah yang esensial bagi industri dalam negeri.

Masyarakat dan pelaku bisnis diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi ini untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. *

 

 

Sumber: