KPK Harus Fokus Perangi Korupsi, Bukan Bermain Politik, Kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto

PAGARALAMPOS.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, menekankan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memusatkan perhatiannya pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hal ini disampaikannya setelah KPK meminta informasi mengenai keberadaan Harun Masiku, buronan kasus dugaan suap penetapan anggota DPR periode 2019-2024.

Ditemui di kawasan SCBD, Jakarta, pada Minggu (7/4/2024), Hasto mengatakan, "Ya sebenarnya seluruh lembaga penegak hukum itu harus berfokus pada memerangi korupsi."

Dia menambahkan bahwa KPK seharusnya tidak terlibat dalam permainan politik atau upaya intimidasi terhadap pihak-pihak tertentu.

BACA JUGA:Keterlambatan Pembayaran Gaji dan THR di PT Dirgantara Indonesia, Penjelasan dari Wakil Menteri BUMN

Hasto juga mengungkapkan pandangannya bahwa Harun Masiku, yang saat ini berstatus buron, sebenarnya adalah korban dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR.

Menurutnya, Harun Masiku memiliki hak politik berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA) untuk menjadi anggota Dewan.

Namun, Hasto menuduh bahwa Harun Masiku telah diperas oleh oknum Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, Hasto mengajak KPK untuk lebih fokus dalam mengungkap berbagai dugaan penyalahgunaan penggunaan anggaran dalam program bantuan sosial (bansos) yang seringkali menjadi sorotan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

BACA JUGA:Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung Selidiki Dugaan Korupsi APBDes di Tiga Desa

"Ini yang menjadi fokus dari KPK. Hal-hal itulah yang seharusnya dilakukan," ujarnya.

Lebih lanjut, Hasto juga meminta KPK untuk membongkar dugaan keterlibatan orang-orang di lingkaran kekuasaan terhadap kasus izin tambang.

Meskipun dia tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang dimaksud dengan "orang-orang di lingkaran kekuasaan", namun dia menegaskan bahwa hal tersebut harus menjadi prioritas KPK dalam menjalankan tugasnya.

Namun, Hasto juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan atau "abuse of power" yang mungkin terjadi, bahkan hingga pada intervensi terhadap KPK.

Sumber: