Ahamd Ali Minta Parpol yang Dorong Hak Angket Mundur dari Kabinet Jokowi, Begini Pernyatannya!

PAGARALAMPOS.COM - Anggota Komisi III DPR, Ahmad Ali, telah mengeluarkan pernyataan mengejutkan yang menuntut langkah tegas dari partai politik (parpol) yang mendukung penggunaan hak angket DPR RI untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024.

Dalam pernyataannya, Ali meminta agar parpol-parpol tersebut mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Alasannya, Ali menganggap langkah ini perlu dilakukan sebagai bentuk pendidikan politik kepada masyarakat.

Ali, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, menyatakan, "Kalau parpol pemerintahan mau mengajukan angket dan memakzulkan Jokowi ya mundur dari kabinet. Sesederhana itu cara berpikirnya kok. Supaya masyarakat tidak berprasangka."

BACA JUGA:Waspada! Inilah 5 Jenis Makanan yang Harus Dihindari Saat Berpuasa

Pernyataan tersebut menyoroti sikap tegas yang diharapkan dari parpol yang mengklaim ingin membersihkan proses politik dari kecurangan.

Menurut Ali, parpol yang mendorong hak angket harus berani mengambil jarak dari Jokowi, karena tidak mungkin hak angket hanya digunakan untuk menyelidiki kecurangan pemilu.

Ali menegaskan bahwa tujuan akhir dari hak angket tersebut pasti untuk memakzulkan Jokowi sebagai presiden.

"Kalau ingin memakzulkan Jokowi berarti menang-menangan, kalah-kalahan. Kalau demikian, pertanyaan saya di mana komitmen PDI-P, komitmen Nasdem, PPP, PKB yang katanya akan mengawal pemerintahan sampai selesai?" ujar Ali.

BACA JUGA:KRI Diponogoro-365 Uji Kemampuan Dengan Kapal NATO Di Laut Mediterania

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena mengungkapkan ketidakpercayaan terhadap komitmen beberapa parpol dalam menjaga integritas proses politik.

Ali menilai bahwa usulan hak angket tidaklah serius dilakukan, karena masih ada sejumlah parpol yang saling menunggu.

Dia menegaskan bahwa mengajukan hak angket seharusnya bukanlah pernyataan belaka, melainkan sebuah tindakan nyata dalam menjaga demokrasi.

Ali juga menyoroti keengganan beberapa parpol, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), untuk melakukan langkah konkret dalam mendukung hak angket.

Sumber: