Rapat IMF-WB Spring 2023: Kebutuhan Untuk Memperkuat Kebijakan Pemulihan Ekonomi Global

Rapat IMF-WB Spring 2023: Kebutuhan Untuk Memperkuat Kebijakan Pemulihan Ekonomi Global

Rapat IMF-WB Spring 2023: Kebutuhan Untuk Memperkuat Kebijakan Pemulihan Ekonomi Global Dan Pentingnya Kebijakan Dan Lampiran Pembayaran Regional - Foto: GoKeperi.com--

PAGARALAMPOS.COM - Pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN diperkirakan mencapai 4,4 persen pada tahun 2023, relatif lebih baik dibandingkan proyeksi pertumbuhan global sebesar 2,8 persen. Indonesia, Vietnam, dan Filipina diperkirakan akan tumbuh masing-masing sebesar 5,0 persen, 5,8 persen, dan 6,0 persen pada tahun 2023.

Sementara itu, pemulihan ekonomi global masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain tekanan inflasi yang masih tinggi, kerentanan sektor perbankan dan kekhawatiran penularan di sektor keuangan secara umum, serta dampak perang di Ukraina yang masih kuat. tekanan geopolitik.

Hal ini mengemuka pada sejumlah pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (IMF), termasuk pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 di Washington, pada 10-15 April 2023. berlangsung.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir di Amerika Serikat.

BACA JUGA:Usai Kritik Pemerintah Lampung di Tiktok, Keluarga Bima Mendapat Ancaman

Seiring dengan perkembangan dan prospek ekonomi global yang semakin kompleks, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral menyepakati kebijakan global yang mengharuskan pembuat kebijakan untuk fokus pada upaya menjaga stabilitas ekonomi, mendukung negara-negara yang rentan, dan memastikan kemakmuran.

Secara khusus, IMF mendesak tanggapan politik dengan segera, yaitu. H. Menurunkan laju inflasi dan mengelola ekspektasi inflasi melalui komunikasi politik yang jelas, memantau risiko stabilitas sistem keuangan, memperkuat pengawasan, mengelola pergerakan nilai tukar, normalisasi kebijakan perpajakan, mendukung kelompok rentan dan meningkatkan ketahanan pangan.

Kebijakan jangka menengah antara lain meliputi pemulihan kesinambungan fiskal, reformasi struktural yang meningkatkan pasokan, dan mitigasi risiko pandemi.

Sementara itu, langkah jangka panjang antara lain penguatan kerja sama multilateral, penguatan stabilitas Sistem Moneter Internasional, mitigasi masalah kesehatan, dan percepatan upaya menuju ekonomi hijau, digital, dan inklusif.

BACA JUGA:Menyelami Keindahan Laut dan Budaya Pulau Banda Neira: Pengalaman Wisata yang Tidak Terlupakan

Terkait hal itu, Perry Warjiyo, Direktur Utama Bank Indonesia, menekankan pentingnya penerapan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung pemulihan pertumbuhan.

Dalam hal ini, kebijakan bank sentral tidak hanya didasarkan pada kebijakan suku bunga, tetapi juga dapat menggunakan alat politik lain seperti intervensi nilai tukar, pengelolaan arus modal dan kebijakan makroprudensi (policy mix). ).

Oleh karena itu, Gubernur BI menyambut baik perkembangan pembahasan dan pengerjaan Integrated Policy Framework (IPF) IMF dan Macroeconomic Stability Framework (MFSF) BIS. Selain itu, Bank Indonesia mendorong penggunaan digitalisasi dalam sistem pembayaran melalui pengembangan Cross-Border Payment (CBP).

Terkait hal tersebut, Perry Warjiyo menyampaikan langkah yang dilakukan Indonesia yang sejak tahun lalu menginisiasi penandatanganan perjanjian Regional Payment Connection (RPC) dengan lima negara ASEAN sebagai bentuk nyata kerjasama internasional untuk mendukung pemulihan pertumbuhan ekonomi.*

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: