Akan Tangani Banjir di Maros Sulsel, Inilah Strategi Kementerian PUPR

SULSEL, PAGARALAMPOS.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur pengendali banjir guna membantu mengatasi banjir di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Intensitas hujan yang cukup tinggi mengakibatkan air Sungai Maros meluap ke jalan poros Makassar-Maros dan perumahan warga dengan ketinggian air mencapai 20 cm pada 22-25 Desember Tahun 2022 lalu. 

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Djaya Sukarno mengatakan bahwa pada penanganan banjir di Kabupaten Maros akan dilaksanakan pekerjaan jangka pendek dan jangka panjang. 

BACA JUGA: Warga Kabupaten Oki ini Tewas, Diduga Dibacok dan Dikeroyok

Untuk pekerjaan jangka pendek, penanganan akan diprioritaskan dengan melengkapi sheet pile di aliran sungai Maros.

"Akan tetapi penanganan banjir di Maros tidak bisa selesai hanya dengan melengkapi sheet pile saja," katanya saat mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR RI di Kabupaten Maros, Provinsi Sulsel, Kamis (2/2/2023). 

Sebagai penanganan jangka panjang, Kementerian PUPR akan mengajukan usulan pembuatan grand design pengendalian banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Maros dari hulu sampai hilir.

BACA JUGA: Inilah Manfaat Tidur Siang Bagi Orang Dewasa

"Grand Design itu rencananya dengan membangun kolam retensi di hulu sungai, sehingga banjir yang terjadi di hulu bisa kita tahan dulu atau ditampung," jelas Djaya. Sementara di bagian tengah aliran sungai akan dibangun tanggul-tanggul berupa sheet pile atau parapet wall dan pada bagian hilir direncanakan normalisasi sampai muara sungai Maros. “Ada sekitar 2,2 km yang menjadi prioritas untuk pembangunan sheet pile, akan tetapi anggarannya belum bisa kami sebutkan atau hitung” tambah Djaya.

Ketua Komisi V DPR RI yang juga sebagai Ketua Tim Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan bahwa kunjungan dilakukan untuk melihat dampak banjir yang terjadi di Kab. Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.

“Perlu adanya pembangunan infrastruktur yang memadai, salah satunya adalah sheet pile agar hempasan air sungai ke permukiman warga bisa berkurang,” kata Andi Iwan. Menurutnya pembangunan sheet pile ini sangat mendesak, sehingga akan diupayakan masuk dalam penganggaran Tahun 2023 akhir.

BACA JUGA:KJRI Jeddah Targetkan Produk Indonesia Penuhi 30 Persen Kebutuhan Jemaah Haji

“Jika kita mengajukan proses penganggaran, tentunya kita harus menunggu di Tahun 2024. Tahun ini kita akan mulai mengajukan desain-desain. Namun kami tadi mencoba melakukan percepatan semoga bisa mendapatkan anggaran di sisa lelang Tahun 2023, mengingat hal ini adalah hal yang prioritas dan mendesak,” jelas Andi Iwan. 

Turut hadir pada kesempatan tersebut Direktur Pembangunan Jembatan Ditjen Bina Marga, Yudha Handita Pandjiriawan, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan, Reiza Setiawan, Kepala Subdit Wilayah III Dit Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air, M. Kotra Nizam Lembah, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan, Ahmad Asiri, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III,  Iskandar Ismail dan perwakilan dari Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan. 

 

Sumber: pu.go.id