Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Menekankan Pentingnya Komunikasi Publik dalam Pengelolaan P

PAGARALAMPOS.COM - Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Harison Mocodompis, menilai komunikasi publik jadi hal penting yang bisa menekan tingginya pengaduan masyarakat.

Hal ini ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Manajemen Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Kamis (28/08/2025).

“Dari banyaknya aduan yang dikelola, posisi pertama itu masalah administrasi dan birokrasi.Pendekatan yang perlu dilakukan adalah memahami keinginan masyarakat atau mencari cara agar masyarakat lebih mudah memahami alur layanan di Kementerian ATR/BPN,” ujar Harison Mocodompis.

Kepala Biro Humas dan Protokol menjelaskan, salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah mengemas informasi dalam bentuk layanan kampanye yang menarik dan mudah dipahami masyarakat.

Produk informasi tersebut dapat disebarluaskan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, konten visual, maupun sosialisasi langsung oleh Kantor-kantor Pertanahan.

BACA JUGA:Wisata Kuliner Bima: 5 Camilan Khas NTB yang Bikin Lidah Bergoyang

BACA JUGA:Cara Mudah Membuat Mie Habang, Kuliner Khas Banjarmasin Dengan Rasa Khasnya!

“Kalau sudah dapat informasi lengkap lewat konten atau dari sosialisasi kantor, masyarakat akan datang dengan dokumen yang siap, tidak bingung, tidak merasa sulit (birokrasi),” ujar Harison Mocodompis.

Ia menegaskan, komunikasi bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun interaksi, hubungan yang baik, dan saling pengertian antara lembaga dan masyarakat. "Kita sering merasa sudah menyampaikan informasi lewat media sosial, konten, atau rilis.

Tapi, apakah itu membangun pemahaman? Kepercayaan? Belum tentu.

Kalau masyarakat paham dan setuju, mereka akan berpartisipasi dan bahkan membela kita. Maka, penting untuk mengukur apakah informasi itu benar-benar sampai," ungkap Harison Mocodompis.

Ada empat pilar utama komunikasi yang menurutnya perlu diperkuat. Pilar keempat meliputi masyarakat sebagai penerima layanan; mitra strategis, seperti LSM dan sejarawan; koordinasi antar instansi pemerintah; serta penggunaan media sebagai kanal edukasi dan kontrol publik.

BACA JUGA:Kementerian ATR/BPN Dorong Pendaftaran Tanah Ulayat di Luwu Timur untuk Memberi Perlindungan bagi Masyarakat H

“Kantor harus bisa 'berbicara' bahkan sebelum masyarakat bertemu petugas. Mulai dari ruang tunggu, loket, hingga suasana pelayanan.

Sumber: