Menurutnya, perubahan struktur organisasi di lima OPD ini merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Pagaralam.
Dahnial Nasution juga menekankan pentingnya dukungan dan kerjasama dari semua pihak dalam proses penataan ini.
“Penataan perangkat daerah ini memerlukan dukungan dan kerjasama dari semua pihak, termasuk dari OPD terkait dan masyarakat. Kita harus bekerja bersama-sama untuk mewujudkan perubahan yang positif bagi Kota Pagaralam,” ujarnya.
BACA JUGA:Sinopsis Film Hidayah, Seorang Ustadz Muda yang Menata Kembali Keteguhan Imannya
Harapan ke Depan
Dengan adanya penataan perangkat daerah ini, diharapkan dapat tercipta OPD yang lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Hal ini diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah Kota Pagaralam dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Selain itu, dengan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, diharapkan setiap OPD dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
BACA JUGA:Sinopsis Bargain, Drama Korea Tentang Disaster dan Perdagangan Organ Tubuh Manusia
Dengan demikian, pelayanan publik di Kota Pagaralam dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Kesimpulan
Rapat koordinasi pembahasan RAPERDA tentang Perangkat Daerah Kota Pagaralam yang dipimpin oleh Pj Sekda Dahnial Nasution merupakan langkah strategis dalam upaya penataan perangkat daerah di Kota Pagaralam.
Dengan perubahan struktur organisasi di lima OPD, diharapkan dapat tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Pagaralam.
BACA JUGA:Royal Enfield, Motor Klasik yang Menjadi Kanvas Modifikasi Favorit di Indonesia
Dukungan dan kerjasama dari semua pihak sangat diperlukan dalam proses penataan ini, agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendukung upaya Pemerintah Kota Pagaralam dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. *