"Penting untuk dicatat bahwa Tan Long Vietnam, meskipun terdaftar sebagai mitra potensial untuk impor beras, tidak mengajukan penawaran selama proses lelang tahun ini," jelas Suyamto.
Menanggapi keprihatinan hukum dan politik, Shanti Dewi Mulyaraharjani dari Partai Amanat Nasional (PAN) menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah dalam menanggapi masalah ini.
Dia menyoroti diskusi sebelumnya antara DPR, khususnya Komisi IV, dengan Bapanas dan Perum Bulog.
Sonya Mamoriska, Direktur Transformasi Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog, menegaskan komitmen perusahaan untuk mengimpor 3,6 juta ton beras pada tahun 2024 sesuai dengan mandat dari Kementerian Perdagangan.
Hingga Januari hingga Mei 2024, impor sudah mencapai 2,2 juta ton, dengan fokus utama pada stabilisasi pasar beras dan gabah domestik.
"Kami tetap berkomitmen untuk menjadi pemimpin tepercaya dalam rantai pasokan pangan, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai dengan visi transformasi kami," tambah Sonya.
Diskusi dan klarifikasi dari Perum Bulog ini menegaskan upaya mereka dalam mengelola operasi impor secara transparan di tengah tantangan dan pengawasan yang ketat.
Seiring perkembangan ini, para pemangku kepentingan menantikan langkah-langkah lanjutan untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi dalam manajemen pasokan pangan Indonesia. *