Sekjen ATR/BPN Dorong Kolaborasi Aktif Sukseskan ILASPP

PAGARALAMPOS.COM - Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menegaskan pentingnya kolaborasi aktif seluruh pihak dalam menyukseskan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), proyek strategis nasional yang bertujuan memperkuat pengelolaan Pertanahan dan tata ruang di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Kick Off Implementation Support Mission ILASPP di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (21/4/2026). 

Menurutnya, keberhasilan proyek ini tidak hanya bergantung pada satu instansi, tetapi membutuhkan kerja sama erat lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

BACA JUGA:ATR/BPN Terapkan Antrean Terjadwal, Pengukuran Tanah Dipercepat

“Partisipasi aktif dari seluruh satuan kerja sangat kami harapkan. Komunikasi dan diskusi yang intensif perlu terus dilakukan agar berbagai kendala dalam pelaksanaan ILASPP dapat segera diatasi,” ujar Dalu Agung Darmawan.

Ia menjelaskan, ILASPP merupakan proyek kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, di antaranya Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan, Bappenas, serta dukungan pembiayaan dari World Bank.

Implementation Support Mission sendiri berlangsung pada 20 hingga 28 April 2026. 

Kegiatan ini menjadi forum evaluasi menyeluruh terhadap progres pelaksanaan proyek, termasuk mengidentifikasi tantangan strategis dan menyusun langkah percepatan pelaksanaan di lapangan.

BACA JUGA:ATR/BPN Perkuat Pengawasan HGU dan HGB untuk Cegah Karhutla

Pembahasan dalam forum tersebut mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, hingga implementasi teknis pada masing-masing komponen proyek. 

Evaluasi ini dinilai penting agar target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu.

ILASPP dirancang berjalan selama lima tahun, yakni 2025 hingga 2029. 

Pada tahun 2026, sejumlah target fisik telah ditetapkan, namun pelaksanaannya masih memerlukan percepatan agar hasil yang diharapkan dapat segera dirasakan masyarakat.

Sumber: