Mengapa Alam Bangka Terjaga? Mengupas Kehidupan Suku Mapur yang Konsisten Melestarikan Alam

Masalah ini semakin rumit setelah hutan adat yang mereka klaim tidak lagi diakui oleh pemerintah dan dikategorikan sebagai Hutan Produksi (HP), Area Penggunaan Lain (APL), dan Hutan Lindung (HL). 

Setelah reformasi pada tahun 1998 dan terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2000, izin usaha mulai dikeluarkan untuk memanfaatkan kawasan adat ini. 

Hal ini menyebabkan hutan adat Suku Mapur menjadi tidak aman dan sangat rentan terhadap pengambilalihan oleh pihak luar.

Keberadaan perusahaan perkebunan sawit lainnya, seperti PT Alam Lestari, juga semakin menambah tekanan terhadap masyarakat adat ini. 

BACA JUGA:Menelusuri 5 Jenis Baju Adat Suku Kalimantan: Dari Dayak hingga Banjar

Desa Mapur bahkan telah mengadakan pertemuan dengan perusahaan untuk meminta klarifikasi terkait izin dan aktivitas mereka. 

Namun, perusahaan tersebut tidak menghadiri pertemuan, yang mengakibatkan kekecewaan besar di kalangan masyarakat. 

Mereka kemudian memutuskan untuk menempuh jalur hukum dan melakukan aksi blokade jalan guna menghentikan operasional perusahaan tersebut.

Upaya Perlindungan dan Harapan untuk Masa Depan

BACA JUGA:Taukah Kamu? Ternyata Inilah Strategi Suku Bonai dalam Melestarikan Tradisi di Provinsi Riau

Kondisi yang dihadapi oleh Suku Mapur membutuhkan perhatian serius dari pemerintah Kepulauan Bangka Belitung. 

Salah satu langkah penting yang bisa diambil adalah dengan merealisasikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat, serta mengeluarkan peraturan daerah yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. 

Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, Suku Mapur berhak mendapatkan pengakuan atas identitas mereka, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 26-34 UUD 1945.

Perlindungan terhadap masyarakat adat juga penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. 

BACA JUGA:Suku Baduy dan Penolakan Terhadap Teknologi: Alasan di Balik Tradisi dan Kearifan Lokal

Sumber: