Kenaikan Pajak Sawah di Jember Capai Rp900 Ribu per Meter, Warga Mengeluh Tak Masuk Akal

BACA JUGA:Poong The Joseon Psychiatrist, Drama Korea Kerajaan Dibintangi Kim Min Jae

Beberapa tokoh masyarakat juga mulai angkat bicara dan berusaha mengadvokasi kepentingan para petani.

Mereka berharap ada dialog yang konstruktif antara pemerintah daerah dan warga untuk mencari solusi terbaik.

"Kami siap untuk berdialog dan mencari solusi bersama. Ini demi kesejahteraan kita semua," kata Tomas Heru Indra.

Pentingnya Transparansi

BACA JUGA:Sejarah Epik Korea Selatan dalam Sinopsis Film Hansan Rising Dragon

Kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam penentuan tarif pajak. Warga berharap ada keterbukaan dari pemerintah daerah mengenai dasar perhitungan NJOP dan penentuan tarif PBB.

"Kami ingin tahu bagaimana cara mereka menghitung pajak ini. Apakah ada pertimbangan khusus atau hanya sekadar penilaian sepihak?" tanya seorang warga.

Transparansi ini diharapkan dapat mengurangi ketidakpuasan dan kecurigaan warga terhadap pemerintah daerah.

Dengan adanya komunikasi yang baik, diharapkan ada pemahaman yang lebih baik antara kedua belah pihak.

BACA JUGA:Cina Tawarkan Kapal Selam S26T ke Indonesia, Dipeesenjatai Rudal Anti Kapal

Harapan Warga

Di tengah situasi yang sulit ini, warga Lingkungan Muktisari tetap berharap ada solusi yang adil dan bijak dari pemerintah daerah.

Mereka berharap ada peninjauan ulang terhadap tarif PBB yang dianggap terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.

"Saya berharap pemerintah bisa lebih mendengarkan suara kami. Kami bukan menolak pajak, tapi tolong pertimbangkan juga kemampuan kami untuk membayar," kata Hadis dengan penuh harap.

Sumber: