Kenaikan Pajak Sawah di Jember Capai Rp900 Ribu per Meter, Warga Mengeluh Tak Masuk Akal

BACA JUGA:Jaga Kerukunan Antar Sesama, Pj Wako Safari Jum’at di Masjid At-Taqwa

Mereka merasa bahwa peningkatan ini tidak wajar dan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi mereka yang bergantung pada hasil pertanian. 

Para petani di Lingkungan Muktisari merasa bahwa kenaikan PBB ini akan berdampak negatif pada perekonomian mereka.

Dengan pendapatan yang tidak seberapa dari hasil panen, mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi harus membayar pajak yang begitu tinggi.

Upaya Penyelesaian

BACA JUGA:Sinopsis Film 21 Bridges, Misi Chadwick Boseman Membungkam Dua Pembunuh Polisi

Beberapa warga telah berupaya untuk mencari solusi dengan mengajukan keberatan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember.

Namun, proses ini tidak selalu berjalan mulus. "Kami sudah mengajukan keberatan, tapi prosesnya lama dan belum ada hasil yang jelas," kata Hadis.

Menurut informasi yang diperoleh, Bapenda Jember beralasan bahwa kenaikan NJOP ini didasarkan pada penilaian ulang terhadap nilai jual lahan di wilayah tersebut.

Namun, penjelasan ini dirasa kurang memadai bagi warga yang sehari-hari bergelut dengan tanah pertanian.

BACA JUGA:Dibintangi Kim So jung, Berikut Sinopsis My Chilling Roomate

Dampak Sosial dan Ekonomi

Kenaikan tarif PBB yang signifikan ini tidak hanya berdampak pada perekonomian para petani, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran sosial di kalangan warga.

Banyak yang merasa bahwa pemerintah daerah kurang memperhatikan kondisi mereka yang bergantung pada sektor pertanian.

"Kami hanya berharap ada kebijakan yang lebih bijak dan adil. Kami tidak menolak membayar pajak, tapi tolong sesuaikan dengan kemampuan kami," ungkap seorang warga.

Sumber: