Pemerintah Indonesia Rencanakan Bea Masuk 200% untuk Produk China, Ini Dampaknya!

PAGARALAMPOS.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indonesia mengungkapkan rencana pemerintah untuk menerapkan bea masuk hingga 200% terhadap impor barang-barang dari China.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan respons terhadap kondisi pasar global, khususnya dalam menghadapi praktik ekspor berlebih dan dumping yang sering dilakukan oleh China.

Pemerintah Indonesia, melalui koordinasi yang intens antara Kemenkeu, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, serta melibatkan asosiasi industri terkait, sedang mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan tarif impor yang baru.

Febrio menegaskan bahwa keputusan ini tidak hanya melibatkan Kemenkeu sebagai satu-satunya pihak, tetapi juga menggandeng sektor industri untuk memastikan keberlangsungan usaha dalam negeri.

BACA JUGA:Yamaha Meluncurkan Motor Matik Canggih dengan Bagasi Luas, Segini Harganya!

Dukungan Terhadap Industri Dalam Negeri

Pendekatan yang diambil pemerintah tidak hanya sebatas menaikkan tarif bea masuk, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap sektor hulu dan hilir industri di Indonesia.

Febrio menjelaskan bahwa sejumlah bahan baku yang digunakan dalam industri manufaktur sudah dapat diproduksi secara lokal.

Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam menjaga kemandirian ekonomi dan melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat.

BACA JUGA:Bulog Menjelaskan Dugaan Mark Up Impor Beras dan Masalah Demurrage

"Kita harus melihat dari hulu sampai hilir. Mulai dari bahan baku seperti serat, terus kain, sampai pakaian jadi, nah itu kan semuanya ada produksi di Indonesia juga," ujar Febrio, menyoroti potensi dalam negeri untuk menggantikan impor dari China.

Menghadapi Tantangan Ekspor Berlebih dan Dumping

Salah satu alasan utama di balik rencana peningkatan tarif impor adalah respons terhadap praktik ekspor berlebih dan dumping yang sering dilakukan oleh China.

Febrio menyebutkan bahwa negara tersebut sering kali membanjiri pasar dengan barang-barangnya di bawah harga pasar yang wajar, merugikan produsen dalam negeri.

Sumber: