Krisis Melanda Industri Tekstil Indonesia, Belasan Ribu Buruh Terkena PHK

PAGARALAMPOS.COM - Krisis yang melanda industri tekstil di Indonesia semakin menggurita dengan tumbangnya sejumlah perusahaan besar dalam sektor ini.

Data dari Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara mengungkap bahwa 6 pabrik tekstil utama, termasuk PT S Dupantex, PT Alenatex, dan PT Pamor Spinning Mills, telah resmi menutup operasional mereka.

Akibatnya, lebih dari 11 ribu pekerja langsung mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), menciptakan gelombang kekhawatiran dalam komunitas buruh dan industri.

Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jawa Barat juga mencatat penutupan 22 pabrik di wilayah tersebut, menunjukkan dampak yang merata di seluruh industri tekstil Indonesia.

BACA JUGA:Kuda Nil Dikasih Makan Sampah, Taman Safari Indonesia Berantas Penggunaan Plastik

Pakar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional, Ariawan Gunadi, menekankan urgensi tindakan dari pemerintah dalam menghadapi krisis ini.

"Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan industri tekstil kita. Optimisasi kebijakan instrumen trade remedies terhadap praktik dumping yang dilakukan oleh China sangatlah penting," ujar Ariawan dalam pernyataannya.

Ia menyarankan penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Kain sebagai langkah awal yang efektif untuk melindungi pasar domestik dari lonjakan impor kain dari China yang merugikan.

Menurut Ariawan, langkah-langkah tersebut harus diawali dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mendukung implementasi kebijakan safeguard.

BACA JUGA:Serangan Siber terhadap Pusat Data Nasional Indonesia Menimbulkan Kekhawatiran Keamanan

Selain itu, kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) juga dianggap perlu untuk menyeimbangkan dampak harga rendah dari barang impor yang dijual di bawah biaya produksi atau nilai pasar yang wajar.

Langkah strategis lainnya yang disarankan adalah penerapan countervailing duties untuk menanggapi subsidi yang diberikan oleh pemerintah asing kepada eksportir mereka.

"Penerapan kebijakan ini diharapkan dapat mengimbangi praktik perdagangan yang merugikan dan pada akhirnya meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global," tambahnya.

Guru Besar Universitas Tarumanagara ini menggarisbawahi bahwa hanya dengan langkah-langkah yang komprehensif dan efektif, pemerintah dapat memberikan perlindungan yang cukup untuk industri dalam negeri dari tantangan global yang semakin kompleks.

Sumber: