Mengungkap Strategi Mantan Kabareskrim Susno Duadji dalam Memerangi Judi Online di Indonesia

BACA JUGA:Begini Asal-Usul Suku Bajo, Komon Mendiami Malaysia, Kerabatnya Ada di Filipiina

Langkah Konkret dari Kementerian Kominfo dan Kepolisian

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga turut ambil bagian dengan tegas mengambil langkah-langkah penegakan hukum terhadap penyelenggara jasa telekomunikasi yang diduga terlibat dalam mendukung infrastruktur judi online.

Pemutusan jalur internet yang dicurigai digunakan untuk kegiatan ilegal ini menjadi salah satu langkah keras yang diambil untuk memutus rantai perjudian online.

Menkominfo Budi Arie Setiadi bahkan mengancam akan memberikan peringatan ketiga kepada platform pesan instan Telegram jika tidak responsif dalam menanggapi konten judi online.

BACA JUGA:Herman Deru dan Cik Ujang Bertemu Warga Pagaralam, Empat Lawang, dan Lahat

Ini menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menghadapi tantangan ini, termasuk dalam memastikan platform-platform digital tidak menjadi sarana untuk kegiatan ilegal semacam itu.

Komitmen Kapolri dan Tindak Lanjut dari Bareskrim Polri

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Bareskrim Polri dan seluruh jajarannya akan terus bergerak untuk mengungkap kasus-kasus judi online di Indonesia.

Kerja sama lintas stakeholder, baik nasional maupun internasional, dianggapnya penting untuk memaksimalkan upaya pemberantasan.

BACA JUGA:Timnas U-16 Miliki Dua Striker Jempolan, Persaingan Sehat di Lini Depan Garuda Muda

Kesimpulan

Dari paparan Susno Duadji dan langkah-langkah konkret pemerintah serta penegak hukum, terlihat bahwa pemberantasan judi online bukanlah tugas yang mustahil.

Dengan koordinasi yang baik antarlembaga dan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, ada harapan untuk meminimalisir bahkan menghilangkan praktik ilegal ini dari tanah air.

Namun, tantangan terbesar tetaplah pada konsistensi dan kemauan politik untuk menjadikan pemberantasan judi online sebagai prioritas utama dalam agenda penegakan hukum nasional. *

Sumber: