Ini Langkah DPRD Kota Pagaralam Mengatasi Kelangkaan LPG 3Kg!

BACA JUGA: Kenaikan Harga Komoditas Alami Picu Perhatian Pemerintah Daerah, Ini LangkaH Pemkot Pagaralam!

Pangkalan LPG 3kg diharuskan untuk memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat setempat di wilayah kelurahan masing-masing.

Setelah kebutuhan lokal terpenuhi, barulah sisa gas dapat dijual kepada masyarakat yang membutuhkan atau yang berhak menerima subsidi.

“Pangkalan wajib memiliki data KK di wilayah jual Kelurahan, serta setiap pembeli wajib menyertakan KK setiap pembelian. Jangan melayani pihak yang tidak berhak menerima subsidi LPG 3kg,” tegas Dedi.

Selain itu, pengawasan juga menjadi tanggung jawab bersama. Pertamina, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan agen, harus memastikan agen mendistribusikan LPG sesuai aturan.

BACA JUGA:FC Dordrecht Resmi Lepas Dua Pemainnya ke Timnas U-20 Indonesia

Begitu pula agen harus memastikan pendistribusian ke pangkalan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan.

Uji Coba Solusi Selama Sebulan

Sebagai langkah awal, enam poin kesepakatan yang dihasilkan dari RDP ini akan diuji coba selama satu bulan ke depan.

Dedi Stanza menyatakan bahwa jika solusi ini efektif, maka dapat dijadikan model untuk daerah lain yang mengalami permasalahan serupa.

BACA JUGA:Timnas Indonesia, Antara Prioritas Piala AFF dan Ambisi di Level Asia

“Jika uji coba ini berhasil dan sesuai dengan keadaan, kita bisa belajar dari daerah-daerah lain yang telah menerapkan sistem penginputan wilayah dan masyarakat yang berhak menerima subsidi LPG 3kg,” ungkap Dedi.

Harapan dan Tantangan

Langkah yang diambil DPRD Kota Pagaralam ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan kelangkaan LPG 3kg secara menyeluruh.

Dedi Stanza menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak, termasuk Disperindagkop dan UKM, agen, pangkalan, dan masyarakat sendiri, untuk memastikan distribusi LPG 3kg berjalan lancar.

Sumber: