Dugaan Penyimpangan BLT-DD di Tebing Tinggi, Desa di Empat Lawang Dilaporkan ke Inpekstorat

BACA JUGA:Gak Perlu Jauh-jauh ke Maldives! Pulau Tabuhan Banyuwangi jadi Pilihan Alternatif Para Wisatawan

Dengan adanya dugaan pemotongan dan penyaluran yang tidak tepat, tentu saja hal ini akan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Masyarakat berharap, pihak terkait segera mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam penyaluran BLT-DD ini.

"Kami berharap ada kejelasan dari pihak terkait, apakah benar ada pemotongan ataukah ada alasan lain yang membuat penyaluran BLT-DD tertunda," ungkap salah satu warga setempat.

Kepala Desa yang sedang menjadi sorotan dalam kasus ini, diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan transparansi kepada masyarakat terkait penyaluran BLT-DD tersebut.

BACA JUGA:Tak Hanya Suguhkan Keindahan di Pegunungan Wonosobo, Inilah DayaTarik Lain The Moby Park di Wonosobo

"Kami menunggu penjelasan dari Pemdes dan berharap ada solusi yang tepat untuk penyelesaian masalah ini," tambahnya.

Sementara itu, APIP dan Inpekstorat diharapkan dapat bekerja secara profesional dan objektif dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pemotongan BLT-DD di desa tersebut.

Masyarakat berharap, dugaan pemotongan dan penyaluran yang tidak tepat dapat diungkap dengan cepat dan tindakan yang tepat dapat segera diambil.

Desa sebagai unit terkecil dalam pemerintahan memegang peran penting dalam menjalankan program-program pemerintah, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial seperti BLT-DD.

BACA JUGA:Usai Sertijab, Pangdam II/Swj Silaturahmi ke Pj Gubernur dan Kapolda Sumsel

Oleh karena itu, integritas dan transparansi dalam penyaluran dana desa menjadi sangat penting untuk mencegah adanya dugaan penyimpangan atau pemotongan yang dapat merugikan masyarakat.

Kasus ini tentunya menjadi pelajaran bagi seluruh desa di Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, dan daerah lainnya untuk selalu menjalankan program-program pemerintah dengan transparansi dan integritas yang tinggi.

Masyarakat berharap, dengan adanya kasus ini, penyaluran BLT-DD di desa-desa lain dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebagai penutup, kepercayaan masyarakat terhadap Pemdes dan pemerintah desa sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat harus tetap dijaga.

Sumber: