Pagar Alam Memperkuat Komitmen Peningkatan Integritas Pemerintahan Daerah Melalui Kolaborasi dengan KPK

PAGARALAMPOS.COM - Pemerintah Kota Pagar Alam memperkuat komitmennya dalam meningkatkan integritas dan tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam sebuah Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Wilayah II yang diadakan di Griya Agung Palembang, Pj Walikota Pagar Alam, H Lusapta Yudha Kurnia SE MM, dan Pj.Sekretaris Daerah Kota, Rano Fahlesi, mengambil bagian untuk mengikuti Diseminasi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Tahun 2024 serta menindaklanjuti rekomendasi hasil SPI tahun 2023.

Tema yang diusung dalam rapat ini adalah ‘Penajaman Tata Kelola Pemerintahan melalui MCP yang Selaras dengan Peningkatan Integritas Pemerintah Daerah’.

Dalam sambutannya, H Lusapta Yudha Kurnia menegaskan komitmen kuatnya untuk memperkuat integritas pemerintah daerah dengan implementasi MCP yang lebih efektif.

BACA JUGA:Lebih dari Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Begini Penjelasan Kapuspen TNI

“Peningkatan integritas dalam pemerintahan daerah menjadi fokus utama kami. Kami berkomitmen untuk menguatkan tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan MCP sebagai alat yang efektif dalam pencegahan korupsi,” ungkap Lusapta.

Hal senada juga disampaikan oleh Pj.Sekda Kota Pagar Alam, Rano Fahlesi.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga terkait, seperti KPK, memiliki peran penting dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi.

“Kami percaya bahwa kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan lembaga seperti KPK dapat membawa perubahan signifikan dalam memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik,” tambah Rano Fahlesi.

BACA JUGA:Misteri Pembangunan Stonehenge, Ada Kaitan Dengan Posisi Bulan, Apakah Tujuannya?

Rapat koordinasi ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk bertukar informasi, pengalaman, dan praktik terbaik dalam upaya pencegahan korupsi.

Adanya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat diharapkan dapat membawa dampak positif dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari KPK, instansi pemerintah terkait, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

Semua pihak sepakat untuk bersama-sama berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan integritas pemerintahan daerah.

Sumber: