Indonesia Pemimpin Larangan Impor Terbanyak di Asia Tenggara, Ini Dampak, Tujuan, dan Potensi Korupsi!

BACA JUGA:Satria Piningit yang Memimpin Hanya 2 Tahun? Prabowo Dalam Bayang-bayang Ramalan Jayabaya

Firda menambahkan bahwa banyaknya korupsi di sektor perizinan impor ini berdampak pada kenaikan harga-harga pangan yang diimpor.

"Makanan kita bisa 10% atau 30% lebih mahal dari seharusnya," ungkapnya.

Dia mencontohkan kasus impor bawang putih, dimana Indonesia memenuhi hampir 100% kebutuhan bawang putih dari impor namun masih mengkategorikan komoditas ini sebagai Lartas.

Akibatnya, terjadi korupsi dalam kuota impor bawang putih, seperti yang pernah diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

BACA JUGA:Segera Tanam! 5 Tanaman Hias Ini Pembawa Keberuntungan dan Kesejahteraan di 2024

"Ini bawang putih kita hampir 100% impor, kenapa harus di-Lartas-kan lagi," tegas Firda.

Selain itu, Firda juga menyoroti beberapa komoditas yang masuk dalam kategori Lartas padahal nilai impornya sangat kecil.

Contohnya adalah perkakas setengah jadi seperti cangkul.

Menurut data Kementerian Perdagangan, dalam setahun hanya ada 6 Persetujuan Impor yang diterbitkan untuk komoditas ini.

BACA JUGA:Deteksi Dini Diabetes Meletus Pada Anak! Waspada Jika 7 Tanda-tanda Ini Ditemukan

Stranas PK menilai bahwa jumlah tersebut terlalu kecil untuk masuk ke dalam kategori Lartas.

"Dari kriteria itu saja sebenarnya hampir 2.000 komoditas tak layak Lartas," kata Firda.

Kebijakan pembatasan impor yang berlebihan ini tidak hanya berdampak pada proses perizinan yang rumit dan potensi korupsi yang lebih besar, tetapi juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pembatasan impor yang tidak tepat dapat menyebabkan ketersediaan barang dan harga di pasar menjadi tidak stabil, yang pada akhirnya merugikan konsumen dan pelaku usaha.

Sumber: