Alexander Marwata Berharap Prabowo Memimpin Koordinasi Efektif Antara KPK, Polri dan Kejagung

PAGARALAMPOS.COM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, mengungkapkan harapannya terhadap Presiden terpilih, Prabowo Subianto, sebagai penghubung komunikasi yang baik antara KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung.

Alexander juga menekankan pentingnya masyarakat menagih janji Prabowo terkait pemberantasan korupsi.

Dalam diskusi bertema 'Pemberantasan Korupsi: Refleksi & Harapan' di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Alexander menyampaikan kegembiraannya atas kemenangan Prabowo sebagai calon presiden dengan suara terbanyak, meskipun masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Dia menyampaikan nanti kalau sudah jadi presiden dan dilantik tidak ada kompromi terhadap korupsi," kata Alexander.

BACA JUGA:3 Kategori Tenaga Honorer Ini Tidak Akan Diangkat Sebagai PPPK 2024! Ini Penjelasan Lengkapnya!

Alexander juga mengajak masyarakat untuk selalu mengingatkan dan menagih janji Prabowo terkait pemberantasan korupsi.

"Presiden harus menjadi panglima pemberantasan korupsi, menjadi conductor, dirigen pemberantasan korupsi," tambahnya.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh tiga lembaga pemberantasan korupsi - KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung - adalah kurangnya komunikasi yang efektif. Alexander mengusulkan agar presiden memanggil pimpinan ketiga lembaga ini minimal dua bulan sekali untuk membahas koordinasi sinergi dalam pemberantasan korupsi.

"Presiden ke depannya harus menyampaikan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum harus ditangani oleh KPK, agar tidak ada lagi gesekan," ujar Alexander.

BACA JUGA: Kebocoran Informasi Ancam Keefektifan Operasi Tangkap Tangan KPK, Begini Penjelasan Wakil Ketua KPK!

Alexander juga mengkritik tindakan KPK yang menangkap jaksa terkait korupsi, yang dianggapnya memperburuk komunikasi antar lembaga penegak hukum.

"Ini sangat tidak sehat. Sehingga terjadi gesekan, pintu koordinasi dan supervisi seolah-olah tertutup, nggak berjalan dengan baik," katanya.

Lebih lanjut, Alexander menekankan pentingnya presiden sebagai jembatan komunikasi antara pimpinan KPK, Jaksa Agung, dan Kapolri.

"Presiden berwenang menangani penegak hukum, bukan hanya hakim. KPK berwenang yang melibatkan penegak hukum, jadi kalau selama ini KPK nangkap hakim dan pejabat pengadilan, ini yang harus ditangani presiden, karena presiden di atas polisi dan kejaksaan," ungkapnya.

Sumber: